Oleh: lskp2m | Maret 28, 2011

Menyoroti Kinerja Reformasi Polri


Oleh Silahudin
Dosen STIA Bagasasi Bandung

DORONGAN objektif maupun subjektif terhadap kinerja Polri, tampaknya tak henti-hentinya disuarakan oleh berbagai kalangan, agar menjadi Polri yang profesional, mandiri, dan memberikan pelayanan yang memuaskan terhadap publik. Hal itu menjadi kerinduan publik yang tidak bisa diabaikan oleh Polri di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
Oleh karena, selama ini hujatan-hujatan yang acapkali (kalau tidak selalu) muncul, Polri dianggap tidak peka terhadap kemauan publik, bahkan secara kultur Polri masih elitis, dan cenderung mementingkan kelompoknya (baca: institusinya) dengan tidak mudahnya diakses oleh publik atas segala kebijakannya. Bahkan, diakui atau tidak, terungkapnya makelar kasus yang melibatkan oknum kepolisian dalam kasus korupsi oleh pegawai pajak Gayus HP. Tambunan, secara niscaya telah memberi bukti anggapan publik, bahwa Polisi masih jauh dari visi dan misi yang dipatrikan oleh institusinya sendiri.
Lalu persoalannya, bagaimanakah dengan merenda reformasi birokrasi Polri selama ini? Grand strategy reformasi Polri, sebagai titik pijak pemulihan kepercayaan publik, sejatinya tidak hanya sekadar lip service yang tidak membumi terhadap persoalan-persoalan yang sesungguhnya terjadi di lembaga tersebut. Kepercayaan publik, sesungguhnya merupakan energi bagi Polri dalam menjalankan segenap tugas dan fungsinya. Tanpa adanya kepercayaan, apapun yang dijalankannya senantiasa “tersandera” citra buruk yang menimpanya.
Nyaris berada pada titik nadir krisis kepercayaan publik terhadap Polri, tentu saja menjadi tantangan tersendiri dalam merajut dan melaksanakan kinerjanya, dengan senantiasa tak bosen-bosen melangkah memperbarui dirinya, sebagaimana terintrodusir dalam tahap pertama reformasi Polri, yaitu trust building. Mendapat dukungan dan kepercayaan publik yang signifikan atas eksistensi Polri sebagai lembaga yang establish.
Memang, trust building sebagai agenda pembenahan Polri tahap pertama, patut dikritisi sudah sejauhmana dipahami dan terinternalisasi pada semua lapisan di tubuh kepolisian (?), oleh karena tanpa dipahami dan terinternalisasi, sangat sulit melangkah ke tahap berikutnya. Dalam bahasa lain, membangun kepercayaan masyarakat menuju Polri yang mandiri, profesisonal dan dapat dukungan publik tentu saja patut dikembalikan lagi kepada kepolisian waktu ini.
Tahap pertama ini, bila ditengok secara agenda yang dijadwalkan sudah berakhir di tahun 2009. Padahal, tahap pertama tersebut merupakan serangkaian keberlanjutan tahap-tahap berikutnya, yaitu tahap partnership building (membangun kemitraan) dan strive for exellence. Sementara, goncangan di akhir-akhir tahap pertama, justru menjadi perhatian publik dengan terbongkarnya makelar kasus seperti disebutkan di atas.
Kasus tersebut, memang tidak arif dijadikan satu-satunya sebagai kegagalan, namun paling tidak, karena kasus tersebut mendapat perhatian yang massif dari semua elemen masyarakat, sehingga hal itu menjadi tamparan yang tidak sederhana bagi kepolisian, apalagi dengan resistensi yang diperlihatkan oleh Polri dimana penyeselesaiannya terkesan lambat.
Agenda pekerjaan rumah reformasi ke dalam (internal) Polri dalam tahap pertama, masih perlu ditengok kembali dengan bening pikir dan bersih nurani sebelum terlambat, dengan sejatinya menginsyafi atas kelemahan-kelemahan selama ini yang terjadi. Jadi, terkuaknya makelar kasus yang melibatkan oknum Polri, rasanya sangat naif bila hanya diapresiasi dengan mengalihkan persoalan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, butuh keikhlasan untuk mereform diri Polri dengan merajut mengembalikan kepercayaan dan dukungan publik. Toh Polri dengan tugas yang diamanatkan oleh UU No. 2 tahun 2002 Pasal 13, adalah: a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b) menegakkan hukum; dan c) memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam melaksanakan tugasnya, tentu saja peka dan profesional serta santun dalam memberikan pelayanan. Agar dukungan publik pun dengan sendirinya tumbuh dan berkembang. Sebaliknya, tugas tersebut sulit rasanya tercapai jikalau peranserta masyarakat pun tidak ada, atau publik apatis, yang diakibatkan oleh perilaku oknum Polri dalam mengemban tugas dan fungsinya itu masih diskriminatif, tidak (kurang) peka, kurang profesional, bahkan arogan dalam melayani publik. Bahkan bisa jadi, lahirnya lembaga-lembaga ad hoc yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak jauh berbeda dengan tugas dan fungsi kepolisian, seperti KPK dan Tim Pencari Fakta, Satgas Anti Mafia Peradilan, serta entah tim-tim apalagi, disadari atau tidak, sesungguhnya berada dalam ruang lingkup yang menunjukkan karena Polri masih “bermain-main” dengan tugas yang diembankannya.
Sungguh, ujian yang tidak mudah untuk diselesaikan dan diyakinkan terhadap publik, akan tetapi, suka tidak suka itu harus dijalankan dan diselesaikan dengan memperlihatkan wajah kepolisian yang peduli terhadap kepentingan publik, bukan kepentingan penguasa. Atau dalam bahasa lain, reformasi kultural Polri adalah dengan mengedepankan perilaku Polri yang simpatik, menghargai hak-hak sipil, bersahabat, tidak memperlihatkan wajah arogan atau karakteristik militer.
Dengan demikian, seiring dengan persoalan-persoalan yang dihadapi Polri, tentu saja harapan publik, baik harapan aktif maupun pasif (menunggu) terhadap komitmen Polri dalam membenahi dirinya dengan mengoptimalkan reformasi birokrasi Polri agar fungsional, sehingga, Polri tidak “tersandera” oleh citra buruk di mata masyarakat. Semoga**.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: