Oleh: lskp2m | Maret 28, 2011

Kontribusi Parpol Dalam Merajut Demokratisasi


Oleh Silahudin

NYARIS tak dapat terbayangkan, entah apa jadinya, manakala kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, tanpa keberadaan institusi-institusi infrastruktur kemasyarakatan, termasuk partai politik. Aneka institusi tersebut pada hakekatnya berperan dan berfungsi guna menjembatani pluralisme aspirasi dan kepentingan-kepentingan masyarakat.

Meskipun begitu, yang patut menjadi pertimbangan ialah derajat keterlibatannya dalam mengembangkan budaya politik demokrasi. Karena bagaimanapun, peran lembaga-lembaga tersebut memiliki implikasinya bagi perjalanan politik negeri ini. Belakangan ini, eksistensi partai politik tengah dibayang-bayangi oleh perubahan dan pembaharuan, yakni masalah keterbukaan, demokratisasi, dan hak-hak asasi manusia.

Dengan terminologi lain, profil parpol dalam menggenjot eksistensinya, senantiasa dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan faksi-faksi yang berada di sekelilingnya. Termasuk berbagai kelompok kepentingan yang secara eksplisit maupun implisit tidak menyatakan keterlibatannya pada partai politik.

Dengan demikian, campur tangan kekuatan-kekuatan yang real pada masyarakat dan negara, mempunyai ruang gerak yang signifikan dalam menata bangunan politik. Sungguh pun begitu, parpol dirangsang untuk mengembangkan kualitas peran dan fungsinya pada dataran empirik.

Artinya, gegap gempita isu yang terlontar senantiasa harus mendapat perhatian orsospol karena mereka memikul fungsinya sebagai pelaku sosialisasi, pendidikan, komunikasi, dan rekruitmen politik, di samping artikulasi dan agregasi kepentingannya.         Persenyawaannya, niscaya mendapat dorongan dan dukungan dari semua kekuatan. Entah itu dari suprastruktur politik maupun infrastruktur politik.

Parpol Vis a Vis Kelompok Kepentingan

Memang sudah merupakan fakta, bahwa pada platform politik nasional negeri ini demokrasi menjadi alternatif pilihan dalam format kepolitikannya. Karena demokrasi selalu diklaim sebagai satu norma. (Afan Gaffar dalam Profil Budaya Politik Indonesia, 1991).

Bermunculannya kelompok-kelompok kepentingan, mengisyaratkan lembaga-lembaga demokrasi semakin kondusif untuk menjembatani kebhinekaan aspirasi dan tingkah laku politik masyarakat. Maka oleh karena itu, kelompok-kelompok kepentingan, secara substansial merupakan bagian dari aspirasi yang sedang mencari penyelesaian, meskipun tidak harus dituruti secara individual.

Kepentingan individual bukan satu-satunya yang mesti diprioritaskan pada cakrawala sistem mekanisme politik Indonesia. Akan tetapi, agregasi kepentingan merupakan sarana terjadinya konsensus dalam mendukung kebijaksanaan umum tertentu yang harus diubah menjadi hasil-hasil sistem.

Dalam teori struktural fungsional, agregasi kepentingan diperlukan sebagai salah satu fungsi-fungsi dasar masukan yang dilaksanakan dalam suatu sistem politik.

Bagaimana dengan eksistensi partai politik yang secara formal melakonkan artikulasi kepentingannya dalam periode lima tahunan?

Simultan dengan kenyataan tersebut, suprasturktur politik lebih akomodatif lagi terhadap gejolak-gejolak aspirasi dan tingkah laku politik dari sektor input. Karena di balik itu semua, persenyawaannya, adanya political will suprastruktur politik, meramui artikulasi atau agregasi kepentingan pada sistem mekanisme politik yang lebih demokratis.

Neraca Demokratisasi

Rentetan aspirasi demokrasi telah menampakkan kesungguhan, dilakonkan kelompok-kelompok kepentingan. Dan oleh karena itu, kontribusi lembaga-lembaga demokrasi senantiasa amat diperlukan. Kebutuhan itu, niscaya paralel dengan tuntutan kualitas keterbukaan lembaga-lembaga tersebut dan masyarakatnya. Sementara suasana keterbukaan yang sehat dan dinamis sudah terbit, malah ia sekaligus merupakan prasyarat proses percepatan demokratisasi.

Memang gelombang ke arah demokratisasi sedang menjadi kajian, kendati masih dalam proses merangkak. Namun aspirasi dan tingkah lalu politik masyarakat, sinyalnya sudah mulai bertambah untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita.

Secara demikian, kekuatan lembaga-lembaga itu memiliki kepastian mengembangkan nilai-nilai dan budaya politik dmeokrasi. Keterkaitan komitmen senantiasa serentak untuk mendemokratisasikan lembaga-lembaga demokrasi. Dan itu merupakan conditio sine qua non sebagai langkah- percepatan demokratisasi yang dikehendakinya.

Sungguhpun demikian, yang harus diapresiasi ialah seberapa jauh komitmen saling mengontrol di antara lembaga-lembaga demokrasi. Sebab secara obyektif, demokrasi menghendaki mekanisme check and balance pada mekanisme politik. Lembaga-lembaga tersebut jelas dibutukan untuk mengimbangi suasana kehidupan sistem mekanisme politik yang lebih demokratis.

Catatan Penutup

Alfian (1991) mengemukakan, memang betul bahwa suasana keterbukaan atau peningkatan kualitas demokrasi mengandung apa yang disebut risiko politik. Kalau kita khawatir atau takut mengambil risiko, maka proses pembaruan atau pembangunan itu akan menjadi macet atau mandeg.

Sungguhpun begitu, patut direlokasi  agar pembaruan atau pembangunan itu bermasalahat bagi bangunan politik kita. Jadi, perlu ada ketulusan dari kedua belah pihak.  Suprastruktur politik perlu mengayomi aspirasi-aspirasi dan tingkah laku politik yang heterogen pada masyarakatnya. Dan di pihak lain, sektor input pun bisa mengembangkan arus percepatan demokratisasinya dengan rasional, sehingga kehidupan bersama menjadi senantiasa baik.**

* Tulisan ini, dimuat di Mingguan Simponi, Edisi 20 Oktober 1993


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: