Oleh: lskp2m | November 27, 2010

Inklusivisme Politik, Itulah Soal Demokratisasi


Oleh Silahudin

Kebingungan apalagi yang sedang menerpa lapisan masyarakat sehingga kerusuhan dan kekerasan, termasuk kekerasan politik, memperlihatkan peningkatan? Apakah bangsa ini tengah kehilangan orientasi kebangsaannya?

Kalau kita cermati dan akui secara jujur, kerusuhan yang terjadi, tak bisa dilepaskan dari ketimpangan dan kesenjangan dalam semua segmen kehidupan bernegara.

Pergulatan kehidupan kita sebagai bangsa, ternyata masih menyimpan soal “pembauran”. Dalam pengertian lain, pembauran belum memperlihatkan realitas yang semestinya. Padahal, kalau kita sadari, kemajemukan merupakan potensi dan bagian terpenting dari modal dasar sebuah negara.

Kenapa pluralistis bangsa disebut sebagai modal dasar? Karena hal demikian dapat menjadi menyangga mekanisme kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Sandaran dan kenyataan pluralitas bangsa ini, sesungguhnya mempunyai hubungan erat dengan diskursus demokratisasi, yang mengakui adanya pluralisme.

Bukan sesuatu yang dianggap mustahil, realitas kemajemukan merupakan sarana penciptaan kehidupan demokratis. Oleh karena demorasi secara mendasar mengakui adanya kehidupan yang serba plural. Sifat pluralistik tersebut, jelas dalam ranah demokrasi memegang peran yang krusial dengan sikap mental yang toleran.

Artinya, prinsip saling menghormati, menghargai di antara sesama bangunan bangsa ini, tidak bisa tidak mempunyai relevansi yang erat dengan kehidupan politik sehingga pluralitas sebagai asset bangsa mesti diwadahi dalam tatanan atau struktur politik yang kondusif.

Jadi, penataan kembali bangunan politik, ekonomi, dan sosial yang demokratis merupakan satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Kemudian, adanya geliat aspirasi dan partisipasi rakyat yang makin kritis dan terbuka, menuntut agar tatanan panggung politik nasional mampu mengakomodasinya. Rakyat yang mempunyai kedaulatan, tentunya harus berdaya dalam dinamika kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Oleh karenanya, tanpa terlibat secara signifikan, kesenjangan politik dan ekonomi tetap saja tak bergeser. Sehingga eksklusivisme politik dan ekonomi tetap memperkukuh posisinya seperti selama ini. Sebab, persoalan politik dan ekonomi hanya dinikmati oleh mereka, elite politik dan elite ekonomi.

Bila struktur demikian terus mewarnai kepolitikan nasional, secara niscaya di satu sisi, tingkah laku dan budaya masyarakat yang akumulatif destruktif tak bisa diabaikan. Dan di sisi lain, kekerasan politik yang datang dari negara atau pemerintah dengan arogansi kekuasaannya, senantiasa mewarnai nuansa perpolitikan Indonesia.

Oleh karena itu, pembongkaran kembali bangunan politik agar disangga dengan pementingan keadilan sosial, politik dan ekonomi,  jelas semakin mendesak. Dan harus menjadi ajakan penilaian dalam teknologi mutakhir kepolitikan kita.

Hal demikian, sangat instrinsik agar adanya keseimbangan kekuasaan dalam struktur politik dan ekonomi, sehingga nilai-nilai keadilan pun, menjadi kenyataan yang niscaya dalam pergumulan kehidupan bernegara.

Jadi, pentingnya makna demokratisasi dalam teknologi pembangunan  agar kue pembangunan dapat dinikmati secara adil oleh bagian terbesar rakyat. Karena selama ini, kue pembangunan sebagian besar hanya dinikmati oleh kelompok kecil tertentu dengan proteksi elite penguasa.

Oleh karena itu, dataran politik yang demokratis merupakan kesatuan yang merangsang lapisan masyarakat menyikapi dan sekaligus menyuarakan kepentingan-kepentingannya. Pluralitas kepentingan itu adalah sunatullah sehingga rakyat dengan sendirinya mampu memahami makna penting nilai-nilai toleransi yang sesungguhnya.

Kedaulatan rakyat yang selama ini dikorbankan dan atau diganti oleh kedaulatan kekuasaan, mesti segera diakhiri. Tanpa mengembalikan kedaulaltan kekuasaan kepada kedaulatan rakyat, secara niscaya kekerasan politik tak kunjung reda. Dengan demikian, antusiasme rakyat untuk demokratisasi dalam ruang lingkup kepolitikan nasional, nyata tak bisa dibendung lagi, bahkan tak bisa ditanggapi dengan “tangan dingin”.

Untuk itu, kesenjangan dan eksklusivisme politik yang telah mengorbankan aspirasi dan tuntutan rakyat, mesti diperbarui dengan mengindahkan kesetaraan dan kebebasan politik, sehingga inklusivisme politik dan ekonomi berjalan sebagaimana yang diharapkan rakyat. Tidak ada yang diistimewakan dan teristimewakan.***

* Tulisan ini dimuat di HU Kompas, 1 November 1998

 


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: