Oleh: lskp2m | November 6, 2010

“Telenovela” Megawati


OlehSilahudin

Hari-hari ini, kita disuguhkan perdebatan politik yang tidak produktif, yakni soal gender untuk kepemimpinan nasional. Jenis kelamin dalam dunia kepolitikan Indonesia sedang menjadi komoditi politik yang tidak canggih, bahkan jauh untuk berpolitik secara matang. Oleh karena itu, jika saja kita menyadari, bahwa persoalan politik adalah persoalan mengelola kehidupan negara bangsa yang baik dan benar. Bukan persoalan gender laki-laki versus perempuan.

Kemudian, ketika yang mejadi pertimbangan absolut adalah soal gender, kenapa sebelum ini kita tidak mempersoalankan, misalnya, kepala desa, camat, bupati, gubernur, dan menteri-menteri yang berjenis kelamin wanita? Memang, manuver-manuver politik belakangan ini, acapkali berperilaku eksklusif, dalam arti partai-partai politik dengan egoismenya tidak mau menerima kekalahan dari realitas hasil Pemilu 1999 walaupun masih sementara, 7 Juli 1999. Sehingga upaya mendeskriditikan Megawati Soekarnoputri dan partainya, diakui atau tidak, berada dalam konteks penjegalannya.

Megawati dan partainya, bias disimbolkan untuk politik kontemporer di Indonesia, setidaknya, ia dan partainya merupakan symbol polarisasi poitik terhadap kekerasan politik rezim Orde Baru. Penganiayaan politik rezim Orde Baru terhadap PDI Pimpinan Megawati hasil Munas 1993 dengan tragedi 27 Juli 1996-nya adalah hal yang tak bias dilupakan begitu saja oleh semua kekuatan social politik di negeri ini.

Dan lagi-lagi dewasa ini (era reformasi), manuver-manuver polituk dilecutkan oleh elit-elit politik untuk “mengebiri” proses panjang perjalanan kehidupan negara bangsa, yaitu hasil Pemilu 1999. padahal, untuk sementara hasil perhitungan suara Pemilu 1999 ini, 7 Juli 1999, PDI Perjuangan berada diurutan teratas dalam mendulang suara. Jadi, kalau ditilik dari perolehan suara, PDI Perjuangan jauh lebih besar ketimbang partai politik-partai politik lainnya, sehingga sangat masuk akal kalau PDI Perjuangan menggolkan orangnya untuk menjadi pemimpin nasional dalam kehidupan negara bangsa. Yang juga jauh-jauh hari dari masing-masing politik mencalonkan orang-orangnya untuk menjadi pemimpin nasional.

Pada titik soal inilah, apakah politik hanya berjenis kelamin laki-laki, atau dominasi kaum adam, sehingga kalau kaum perempuan naik panggung politik, termasuk menjadi pemimpin nasional menyalahi kodratnya?

Memang, egoisme milik semua orang, akan tetapi kalau egoisme yang mendasari pergumulan kehidupan politik negara bangsa ini, lalau apa yang diharpakannya? Padahal egoisme tidak akan mampu menyelesaikan persoalan. Lalu apakah Megawati symbol ketidakberdayaan dan atau ketertindasan kaum perempuan di negeri ini yang mayoritas pemilihnya dalam Pemilu 1999 adalah kaum perempuan?

Rentetan drama politik, terutama yang menimpa Megawati dan partainya adalah fenomena politik yang tidak bias dipungkiri dari adanya ketidakberanian menerima kekalahan. Padahal, orang yang berani, mau menerima kenyataan (kekalahan) dan bukan mengingkari kenyataan itu. Begitupun, rentetan manuver politik yang menghalalkan segala cara dapat kita baca dari selebaran seperti “Megawati membohongi Islam”, “Caleg-caleg PDI Perjuangan banyak non Muslim” dan lain sejenisnya untuk menggerogotinya.

Kemudian, apakah pemilu bukan untuk mencari orang-orang untuk mengelola negara bangsa ini? Kalau jawabannya “ya”, bukan untuk mencari orang untuk mengelola kehidupan negara bangsa yang benar. Untuk apa ada pemilu. Itu mubazir saja, buang-buang uang milyaran rupiah. Tetapi kalau jawabannya “tidak”, berarti kita harus rela oleh siapa pun negara Indonesia dikendalikan dan dikelola dengan catatan benar.

Ironis “dongeng” negara bangsa ini. Seironis kitaka kita berada dalam pergumulan kehidupan politik yang timpang dan dikriminatif. Begitu pun dalam melihat hasil sementara perhitungan suara, di mana PDI Perjuangan mendulang suara terbanyak. Oleh karena itu, “Alhasil, bagi masyarakat umum, rentetan berita Mega dan partainya adalah sebuah proses mengkonsumsi psikologi tontonan khas Opera Sabun. Yakni menjadikan masyarakat senantiasa dalam psikologi komunal serta ingin tahu, serba penuh harapan sekaligus dukungan terhadap keberhasilan sosok lemah, baik dan lurus tersebut.” Itu dijelaskan Garin Nugroho dalam tulisannya Kompas, 3 Juli 1999.

Sesungguhnya yang harus ditengok pula keberadaan Megawati Soekarnoputri adalah merupakan perjalanan panjang penderitaan politiknya. Ia lahir dari proses antitesis, di mana dalam kehidupan politik negara bangsa selama rezim Orde Baru, senantiasa doyan mendrop pemimpin partai politik dating dari atas yang direstuinya. Dan Megawati adalah sebaliknya. Ia lahir dan datang karena dikehendaki arus bawah untuk memimpin partai politik.

Namun, hadangan tak henti-hentinya mendiskreditkan makhluk yang bernama Megawati dan partainya. Symbol apalagi yang menghiasi negeri ini? Tampaknya, hal itu harus diakui sebagai pergaulan kehidupan negara bangsa yang sebenarnya tidak produktif untuk membangun kehidupan politik yang matang dan dewasa bagi warga bangsanya. Dan terkesan, seolah-olah hobi dengan cara-cara kekerasan atau penganiayaan seperti Orde Baru yang “berganti baju”. Oleh karena, selama Orde Baru, diakui banyak orang yang pintar dan berotak (intelek), namun kita miskin orang-orang yang bening nurani dan bening budi yang teguh. Dan figure Megawati (tanpa pretensi berlebihan), merupakan salah satu figur yang sudi belajar dari proses kehidupan politik negara bangsa ini bagaimana semestinya politik dipraktikkan dengan bijak, dan bukan sebaliknya. Praktik politik menghalalkan segala cara.

Memang, harus diakui bahwa proses pemerdekaan politik di negeri ini masih saja cukup signifikan proses pengganjelannya. Tetapi jika saja disadari, apalah artinya penjegalan/pengganjelan, sebab hal demikian, hanya berada dalam konstatasi kehidupan politik negara bangsa dibangun dengan tidak produktif. Yang namanya menjegal tak ayal lagi karena egoisme kekuasaan. Itulah cirri khas Orde Baru dengan politik kekuasaannya. Hokum dibawa ke sana ke mari hanya untuk memenuhi kepentingan kekuasaannya. Pendek kata, dalam pergumulan kehidupan politik negara bangsa ini hokum bukan diobok-obok lagi, malah “berlumuran darah” untuk kepentingan kekuasaannya.

Megawati dan partainya adalah fenomena politik yang terus menerus didera dengan kekerasan, atau penganiayaan. Namun rentetan peristiwa yang menjegalnya, ditanggapi dengan diam, dalam arti sepak terjang politiknya seolah tenggelam oleh maraknya yang menyudutkan dirinya, namun secara niscaya ia tidak merasa letih membimbing simpatisannya untuk tidak berbuat brutal.

Itu sebabnya, disadari atau tidak, realitas hasil penghitungan suara sementara Pemilu 1999, PDI Perjuangan unggul dibandingkan dengan partai politik-partai politik lainnya, adalah berkat bimbingannya. Namun lagi-lagi komoditas politik mendramatisasi soal jenis kelamin untuk duduk di kursi kepresidenan. Lawan politik Megawati dan partainya baik laki-laki maupun perempuan, mencoba menjustifikasi bahwa dunia politik dominasi kaum laki-laki, begitu pun untuk presidennya.

Ke manakah kebeningan nurani dan logika anak bangsa ini? Sehingga kemenangan PDI Perjuangan (hasil penghitungan sementara) pun terus diobok-obok oleh pihak-pihak yang tidak mau menerima kekalahannya. Padahal, keberanian anak bangsa adalah menerima kekalahan dan mau mengakui kelebihan orang lain. Jadi, pergulalltan kehidupan politik negara bangsa yang kondusif, terutama di era reformasi ini, mau tidak mau harus mulai dicerahkan. Bahwa dunia politik bukan hanya milik kaum laki-laki, akan tetapi milik semua makhluk manusia yang tidak mendiskreditkan yang lainnya.

Oleh karena itu, tanpa mulai membangun kenyataan itu, kita akan terus-menerus terjebak pada pembenaran politik diskriminatif. Agenda kehidupan negara bangsa dengan dinamika politik yang dewasa dan matang, adalah suatu keniscayaan. Sehingga berpolitik karena untuk mendapatkan kekuasaan tidak mesti menghalalkan segala cara. Dan secara dasariah, dialektika pergulatan politik demokratislah yang membawa harapan yang kondusif untuk kompetisinya secara sehat. Karena dalam konstatasi inilah, semua elemen kekuatan negara bangsa yang plural ini memiliki kesempatan yang sama. Tidak menyeberang dari pergumulan kehidupan politik yang tidsak sehat dan tidak produktif untuk kepentingan negara bangsa dan kesejahteraan rakyatnya.

Agaknya, jiwa warga bangsa ini mau mengakui bahwa proses dan pelaksanaan pemilu adalah untuk membentuk pemeirntahan yang legitimite, maka amat logis pemilu kali ini dengan multipartainya membawa harapan yang signifikan bagi rakyat untuk menghasilkan badan perwakilan yang siap menampung aspirasi dan tuntutan yang dating dari sdektor input untuk diaktualisasikannya. Sehingga untuk pemimpin nasional pun yang memang dalam kepolitikan multi partainya dewasa ini relatif dari masing-masing partai politik mencalonkan untuk pemimpin nasional.

Jadi mission imposible di luar arena pemilu untuk menjadi orang nomor satu di Negara Indonesia, secara niscaya harus ditepiskan, sehingga pemilu yasng diselenggarakan kendati bukan memilih presiden, namun secara substantif wakil-wakil rakyat tersebut membawa misi yang sudah jelas untuk memilih presiden yang menjadi harapan rakyat.

Lantas, “telenovela” Megawati dan partainya yang mendulang suara terbanyak dalam pemilu kali ini, jelas harus menjadi pertimbangan mendasar untuk membangun kembali kepercayaan rakyat yang memang tengah pudar. Dan untuk itu, manuver politik gender dalam duia politik nasional, sesungguhnya kurang membawa pada persoalan yang signifikan dalam kehidupan politik nasional.

Haruskah Megawati khususnya dan kaum ibu umumnya harus ganti jenis kelamin ketika punya peluang untuk memimpin negara bangsa ini? Apakah untuk jabatan presiden ini hanya dominasi atau monopoli yang berjenis kelamin laki-laki? Kalau yang bernama presiden itu jenis kelamin laki-laki, maka kaum perempuan harus menerima dengan lapang dada. Begitu pun sebaliknya, kalau makhluk yang bernama presiden berjenis kelamin wanita, kaum laki-laki harus menerimanya dengan ikhlas.

Memang, yang bernama makhluk presiden adalah makhluk yang tidak berjenis kelamin, dalam arti semua makhluk yang bernama manusia, siapa pun dia (laki-laki maupun wanita) punya hak yang sama untuk menjadi presiden. Karena yang niscaya penting bukan karena laki-lakinya atau perempuannya. ‘kelaki-lakian seorang laki-laki hanya untuk istrinya! Begitu pun, ‘kewanitaan seorang wanita, hanya untuk suaminya’. (Sumber: dimuat di HU Kompas, 17 Juli 1999) s


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: