Oleh: lskp2m | Oktober 1, 2010

Menengok Peran Partai Politik*)


Oleh Silahudin

KEDAULATAN rakyat dalam sistem kepolitikan Indonesia, sesungguhnya amat signifikan dalam menggodog perubahan dan pembaruan politik. Ia tidak semestinya terkangkangi oleh kepentingan-kepentingan kelompok kecil tertentu, apalagi berada dalam posisi terpinggirkan.

Dewasa ini, kehendak pembaharuan politik yang dilansir lapisan masyarakat, nyata memperlihatkan keseriusannya. Kekritisan lapisan masyarakat, tiada lain menghendaki adanya kehidupan politik yang demokratis.

Dengan demikian, tuntutan pembaruan politik, secara niscaya patut diapresiasi dengan adanya keberanian politik elit politik. Bagaimana pun, aspirasi masyarakat tersebut, jelas mesti diakomodir dalam tatanan kepolitikan nasional.

Memang, selama ini kepolitikan kita secara mendasar masih jauh dari harapan. Tidak terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas dari penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, monopoli, nepotisme, merupakan indikasi dari sistem politik yang berjalan belum demokratis. Padahal, dalam peta kepolitikan, partai politik merupakan instrumen untuk melakukan pembaharuan, sehingga kekuasaan yang seimbang berjalan sebagaimana mestinya.

Sesungguhnya parpol dalam menjalankan kegiatannya, menurut Charles F. Andrain (1992) adalah sebagai berikut: Pertama, partai-partai tersebut terlibat di dalam pendidikan politik.  Di  satu  pihak,  mereka mewujudkan konsensus dengan mengajarkan aturan-aturan permainan demokratis kepada para pendukungnya. Di lain pihak, dengan bersaing faksi-faksi atau partai-partai lainnya, para pemimpin tersebut membangkitkan minat para pemilih di dalam masalah-masalah politik. Melalui kegiatan-kegiatan pendidikan ini, partai- partai membantu meningkatkan kesadaran politik, merangsang pemikiran mengenai berbagai isu, dan mendorong keterlibatan politik.

Kedua, partai politik menghubungkan rakyat dengan pemerintah. Khususnya selama masa pemilihan dan bahkan dalam masa antara pemilihan-pemilihan, partai-partai tersebut dapat menyampaikan tuntutan-tuntutan dari masing-masing rakyat kepada pemimpin-pemimpin pemerintah. Dengan menciptakan suatu arus komunikasi bebas antara pemerintah dan warga negara, partai-partai memungkinkan para pemimpin politik tetap bisa dihubungi oleh masyarakat pemilih mereka.

Ketiga, di dalam suatu demokrasi partai-partai politik berusaha mempertemukan beraneka ragam tuntutan dalam rangka menciptakan suatu kepentingan bersama.

Keempat, partai-partai yang beroperasi di dalam suatu sistem yang demokratis memainkan suatu peranan kunci di dalam proses rekruitmen politik.

Di dalam semua sistem politik, setiap individu saling bersaing untuk memperebutkan kekuasaan. Karena partai-partai  bisa  merumuskan  kesepakatan atau prosedur-prosedur untuk menyeleksi pemimpin-pemimpinnya, partai-partai itu merupakan instrumen yang cocok untuk memperbaharui kepemimpinan pemerintahan dan memberikan pergantian pejabat.

Kelima, partai politik yang demokratis membantu pengelolaan pemerintah. Dalam suatu sistem parlemen, para pemimpin partai atau partai-partai yang dominan di dalam dewan perwakilan menjadi menteri-menteri pemerintah. Dalam sistem presidensial, ketua partai yang dominan biasanya juga menjadi kepala pemerintahan.   Apa  pun  bentuk pemerintahan, partai yang berkuasa itu bisa disamakan dengan pemerintah walau hanya “sementara”.

Dalam kehidupan negara bangsa, partai politik diakui sebagai elemen sentral demokrasi. Partai politik harus siap dan atau mampu membaca kecenderungan-kecenderungan perubahan sosial untuk pembaharuan. Oleh karena itu, perubahan sosial mempunyai kekuatan yang signifikan bagi proses diagnosis pembaharuan kehidupan politik negara bangsa.

Realitas memperlihatkan pada kita, partai politik selama ini perannya baru menjadi hiasan demokrasi, belum menyentuh secara substantif pada peran dan fungsi partai yang sesungguhnya. Dengan kata lain, hanya baru memenuhi tuntutan formal demokrasi, sedangkan realitasnya belum mampu melaksanakan peran dan fungsinya sebagai partai politik.

Dengan demikian, akutnya setiap persoalan bangsa ini, seperti kasus korupsi, monopoli, dan nepotisme, oleh karena fungsi lembaga-lembaga kontrol, termasuk partai politik tidak memiliki kekuatan dalam menjalankan peran dan fungsinya.

Ketimpangan  politik dan ekonomi, oleh karena pergumulan kehidupan politik tidak kondusif, merupakan fakta yang sedang terjadi di pelataran kehidupan politik negeri ini. Rakyat senantiasa yang menjadi korban, oleh karena kekuatan politik yang ada tidak mampu mewujudkan perannya.

Tanpa memberdayaan perannya, percepatan perubahan dan pembaharuan politik yang dikehendaki rakyat akan mengalami hambatan. Dengan demikian, kedaulatan rakyat pun berjalan dalam kemasan yang tampak semu, karena partai politiknya, hanya sebagai “dekorasi” demokrasi, dan tidak memiliki kekuatan melakukan kontrol politik.***

* Sumber: tulisan ini dimuat pada HU Bandung Pos, 1 Juni 1998


Responses

  1. Selamat membaca tulisan ini, semoga ada manfaat. salam


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: