Oleh: lskp2m | September 28, 2010

Memaknai Struktural Konflik Sebagai Unit Analisis Perubahan Sosial *)


Silahudin

Oleh Silahudin

Pendahuluan

Persoalan sosial adalah persoalan konflik. Bahkan konflik disadari atau tidak, merupakan realitas sosial dalam pergaulan dan pergumulan kehidupan masyarakat bangsa sehari-hari. Apa penyebab utama adanya konflik dalam kehidupan masyarakat umumnya (?) Konflik sosial adalah bagian integral konstruksi sosial yang dibangun oleh pluralistik kelompok etinik, atau konflik terjadi, setidaknya karena ada dua individu atau kelompok kepentingan yang berbeda.

Begitu pun, adegan-adegan politik yang dipertontonkan elit-elit politik akhir-akhir ini, sesungguhnya merujuk kepada kepentingan- kepentingan individu atau kelompoknya. Itu sebabnya, konflik yang terjadi di tingkat elit politik jelas tidak lepas dari adanya kepentingan-kepentingan tertentu (vested interest). Kenyataan tersebut, konflik elit politik sedikit banyak membawa pengaruh yang tak bisa dihindari dalam pergumulan kehidupan politik nasional.

Memang, konflik tidak bisa dibumihanguskan dalam kehidupan politik negara bangsa (nation state) ini. Ia senantiasa menghiasa pergulatan perpolitikannya. Baik itu “dihiasi” dengan memanfaatkan sentimen politik SARA (suku, agama, ras dan antar golongan) maupun karena pertimbangan-pertimbangan kepentingan ekonomi. Itu sebabnya, konflik pada dasarnya mempunyai karakteristik yang secara niscaya hampir sama yaitu karena kepentingan- kepentingan masing-masing kelompok berbeda. Tanpa pertimbangan kepentingan, tampaknya tak mungkin terjadi konflik. Dengan perkataan lain, bangunan sosial (baca: konstruksi sosial) seperti Negara Indonesia, secara alamiah niscaya menyimpan perbedaan-perbedaan yang tak bisa diabaikan dalam pergumulan dan pergaulan kehidupannya, sehingga secara substansial potensial akan menimbulkan konflik. Dengan demikian,  konflik menurut Chusnul Mar’iyah, adalah merupakan konsekuensi logis dari konstruksi sosial dari masyarakat negara Indonesia di mana Indonesia dibangun dari berbagai kelompok etnik yang berbeda dan kelompok agama yang berbeda.

Persoalannya, bagaimana menyikapi konflik tersebut agar dapat dikelola dengan konstruktif dan meminimalisir kekerasan? Pendekatan apa saja sebagai terapi untuk menyelesaikan konflik, sehingga konflik tersebut tidak dianggap rigid dalam strategi perubahan sosial? Tulisan singkat ini mencoba mengelaborasi pendekatan struktural konflik sebagai unit analisis perubahan sosial atas realitas konflik yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat bangsa negara ini.

Konflik Sebagai Titik Singgung Interaksi

Konflik merupakan fakta sosial dalam setiap dimensi pergaulan dan pergumulan kehidupan yang bersifat universal, kendati yang        menunjukkan kadar signifikansinya besar-kecilnya dari konsekuensi konflik tersebut. Itu sebabnya, dalam dunia nyata konflik tak bisa dihindari sebagai wujudnyata dalam realitas interaksi kehidupan masyarakat maupun dalam kehidupan politik negara bangsa (nation state). Seperti konflik vertikal antara rakyat (baca: GAM, Papua Merdeka) dengan negara, maupun konflik-konflik yang terjadi antara elit dengan elit dan rakyat dengan rakyat (konflik horizontal), menunjukkan benturan-benturan kepentingan yang masih eksis belum adanya titik temu antara yang sedang berkonflik.

Seiring dengan kenyataan tersebut, akankah konflik menjadi sebuah ancaman (disintegrasi sosial) atau sebaliknya, sebuah perubahan yang signifikan dalam pergaulan kehidupan masyarakat, sehingga menuju pada sebuah konsensus (integrasi sosial) yang mendasar manakala sistem sosial yang berbeda-beda itu menanggalkan egoisme kelompoknya atau kepentingannya masing-masing.

Memang, asumsi yang mendasari konflik seperti yang dibangun Marx (2003) adalah bahwa (a) perubahan merupakan gejala yang melekat pada setiap masyarakat, (b) Konflik adalah gejala yang selalu melekat di dalam setiap masyarakat, (c) setiap unsur dalam masyarakat memberikan sumbangan bagi terjadinya disintegrasi dan perubahan sosial, (d) setiap masyarakat terintegrasi di atas penguasaan atau dominasi yang dilakukan oleh sejumlah orang terhadap sejumlah orang lainnya.

Dari asumsi dasar tersebut, teori konflik sesungguhnya merupakan strategi konflik marxian modern yang mengajukan proposisi yang kemudian dapat dielaborasi untuk menjadi sebuah strategi konflik. Beberapa prinsip utama strategi ini menurut Stephen K. Sanderson (2000) adalah sebagai berikut:

(1) Kehidupan sosial pada dasarnya merupakan arena konflik atau pertentangan di antara dan di dalam kelompok-kelompok yang bertentangan. (2) Sumber-sumber daya ekonomi dan kekuasaan-kekuasaan politik merupakan hal penting, yang berbagai kelompok berusaha merebutnya. (3) Akibat tipikal dari pertentangan ini adalah pembagian masyarakat menjadi kelompok yang determinan secara ekonomi dan kelompok yang tersubordinasi. (4) Pola-pola sosial dasar suatu masyarakat sangat ditentukan oleh pengaruh sosial dari kelompok yang secara ekonomi merupakan kelompok yang determinan. (5) Konflik dan pertentangan sosial di dalam dan di antara berbagai masyarakat melahirkan kekuatan-kekuatan yang menggerakkan perubahan sosial. (6) Karena konflik dan pertentangan merupakan ciri dasar kehidupan sosial, maka perubahan sosial menjadi hal yang umum dan sering terjadi.

Identitas keindonesian Negara Indonesia disadari atau tidak paling tidak dicirikan oleh pluralisme sosial. Realitas pluralistik masyarakat Indonesia, secara niscaya mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang berbeda satu sama lainnya yang menjadi ciri khas, bahkan senantiasa menonjol kepermukaan. Keanekaragaman budaya bangsa ini, di satu pihak menjadi modal dasar “pembangunan”, namun di lain pihak tak bisa dipungkiri dapat menimbulkan masalah yang berarti. Apalagi pertentangan SARA (suku, agama, ras dan antargolongan) baik itu secara individu/perorangan maupun kelompok/golongan.  Namun demikian, sebagaimana dijelaskan oleh Poloma (2003), Konflik dapat merupakan proses yang bersifat instrumental dalam pembentukan, pernyataan dan pemeliharaan struktur sosial. Konflik dapat menetapkan dan menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok. Konflik dengan kelompok lain dapat memperkuat kembali identitas kelompok dan melindunginya agar tidak lebur ke dalam dunia sosial sekelilingnya.

Dengan demikian, suku bangsa merupakan  kelompok sosial yang secara sadar mempunyai suatu kebudayaan sebagai ciri khas kelompok sosial tersebut dan bahkan secara niscaya menjadi suatu kesadaran kolektif yang menjadi landasan   wujudnyata adanya pengorganisasian sosial untuk melakukan interaksi sosial.

Koentjaraningrat (1985) menjelaskan bahwa konsep yang tercakup dalam istilah suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan suatu kebudayaan, sedangkan kesadaran dan identitas tadi sering kali (tatapi tidak selalu) dikuatkan oleh kesatuan bahasa juga.

Corak interaksi pada masyarakat yang majemuk memang dipengaruhi oleh ada atau tidaknya kebudayaan yang dominan, dan kebudayaan yang dominan ini biasanya menjadi pengendali dan penyelaras interaksi antar etnik, suku, agama dan antargolongan. Itu sebabnya, sebagaimana     dijelaskan Koentjaraningrat (1990) masyarakat adalah memang sekumpulan manusia yang saling “bergaul” atau dengan istilah ilmiah, saling “berinteraksi”. Interaksi sosial yang dilakukan masyarakat melibatkan anggota masyarakat dalam kelompok sosial tertentu yang disebut sistem sosial. Selanjutnya Koentjaraningrat (1990) mengatakan, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.

Memang, corak atau pola interaksi sosial disadari atau tidak dipengaruhi oleh identitas sistem nilai sosial budaya kelompok masing-masing, dan proses interaksi tersebut baik secara perorangan maupun kelompok paling tidak dapat dibedakan dalam dua hal, yaitu: (1) kontak, dan (2) kumunikasi (Koentjaraningrat, 1990). Kontak dan komunikasi dalam masyarakat adalah merupakan suatu kebutuhan yang tak bisa dihindari dalam pergaulannya, dan dalam kontak atau komunikasi mengandung aspek-aspek yang positif dan negatif tergantung baik dalam cara interaksinya maupun dalam pemaknaannya. Itu sebabnya, kontak dan komunikasi bisa positif dalam interaksi sosial, jika masing-masing anggota masyarakat/etnis menyadari akan kelebihan dan kekurangan yang berada dalam identitas kelompok/golongan tersebut. Di samping itu, kontak dan komunikasi pun seringkali menjadi sumber konflik, karena adanya kesalah pahaman atau terjadi pertentangan sebagai pangkal utama dari adanya berbagai ketegangan yang ada pada setiap masyarakat.

Dengan pengertian lain, konflik bisa terjadi manakala setidaknya ada dua kepentingan yang berlawanan/berbeda. Faktor yang menjadi sumber munculnya konflik tersebut di dalam masyarakat seperti dikatakan oleh Nasikun (2001) perubahan sosial dianggap “bersumber” di dalam faktor-faktor yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Perubahan sosial yang demikian, terutama timbul karena adanya unsur-unusur yang saling bertentangan di dalam masyarakat. Kondisi tersebut terjadi karena di dalam masyarakat mengenal pembagian kewenangan atau “otoritas” (authority) secara tidak merata yang mengakibatkan timbulnya dua macam katagori sosial di dalam masyarakat, yakni: mereka yang memiliki otoritas dan mereka yang tidak memiliki otoritas. Pembagian otoritas yang bersifat dikotomis tersebut oleh para penganut pendekatan konflik dianggap menjadi sumber timbulnya konflik-konflik sosial di dalam setiap masyarakat, karena adanya pembagian otoritas yang berbeda menimbulkan kepentingan-kepentingan yang berlawanan satu sama lain.

Masyarakat, menurut Marx, terdiri atas kekuatan yang mendorong perubahan sosial sebagai konsekuensi dari ketegangan-ketegangan dan perjuangan hidup. Perjuangan dan bukannya perkembangan damai merupakan mesin perubahan ke arah kemajuan, konflik adalah induk segala-galanya; oleh karenanya konflik sosial merupakan inti dari proses sejarah.

Memang, para sosiolog membedakan dua jenis konflik yang masing-masing memiliki sebab yang berbeda dalam realitas pemunculannya. Pertama, konflik yang bersifat destruktif. Dalam konflik ini karena diakibatkan oleh adanya kebencian yang berkembang tumbuh pada mereka masing-masing kelompok. Dalam hal ini, salah satu penyebabnya bisa kecemburuan sosial ekonomi antara dua kelompok. Seperti konflik yang terjadi antara suku Dayak dan melayu melawan suku Madura. Juga konflik destruktifpun bisa terjadi oleh penggunaan kekuasaan yang berlebihan oleh negara dan aparatnya seperti masa Orde Baru dengan penguasaan tanah rakyat oleh pemodal besar dengan dukungan kekuasaan negara yang menimbulkan kemarahan di pihak rakyat ketika ada kesempatan. Termasuk  sebagian rakyat Aceh akibat diberlakukannya DOM (Daerah Operasi Militer) di wilayah mereka.

Dengan demikian, konflik yang bersifat destruktif atau negatif, berarti konflik yang mengancam eksistensi sistem sosial atau sturktur sosial yang biasa dilakukan dengan cara-cara kekerasan atau pembumi-hangusan suatu identitas social (baca: genozide).

Dan kedua, bentuk konflik yang fungsional. Dalam konflik ini menghasilkan perubahan-perubahan atau konsensus-konsensus baru  yang bernaung pada perbaikan dalam tataran kehidupan baik masyarakat maupun dalam kehidupan politik negara bangsa. Dengan kata lain, konflik fungsional berarti konflik yang tidak mengancam eksisten sistem sosial atau sturktur sosial, melainkan justru menggerakkan pada integrasi sosial.

Akar konflik tidak sederhana seperti yang dibayangkan, ia cukup kompleks karena adanya prasangka atau stereotif etnik yang cenderung negatif. Prasangka atau stereotif tersebut dapat memunculkan adanya konflik dan bahkan menghambat interaksi sosial yang baik. Termasuk dalam persaingan dan ketidakadilan sumber daya ekonomi mempunyai power effect untuk melestarikan atau membesarkan prasangka atau stereotif terhadap etnik.

Berdasarkan pemahaman tersebut, pelacakan adanya konflik sosial bisa terjadi melalui hubungan antarsuku bangsa dan sistem nilai budaya yang memang tidak sama satu sama lainnya. Mempertahankan batas etnis memang dalam realitas kehidupan tampaknya sulit untuk dihindari, kendati kalau dilihat dari sudut pandang integrasi (sosial) sesungguhnya tidak penting atau krusial. Argumennya adalah akan terjadi dengan sendirinya melalui proses isolasi perbedaan ras, perbedaan budaya, perbedaan sosial dan bahkan perbedaan bahasa. Namun yang menjadi persoalannya, bagaimana isolasi-isolasi tersebut tidak menjadi penghambat proses interaksi sosial dalam wilayah kehidupan lebih luas seperti pergaulan sebagai anak bangsa ini. Atau perbedaan-perbedaan etnis/suku dan lain-lainnya, justru menjadi sumber daya bangunan keindonesiaan yang dibingkai oleh kemajemukan tersebut sebagai penyangga integrasi (sosial).

Perbedaan etnis/suku bahkan agama juga menunjukkan ada tidaknya dan atau diterimanya interaksi sosial, sehingga dengan perbedaan tersebut menjadi landasan untuk terciptanya sistem sosial yang merangkum perbedaan-perbedaan yang memang harus dilembagakan dalam pergaulan kehidupan masyarakat bangsa ini, dikarenakan kontak antara etnis/suku yang satu dengan etnis yang lainnya adanya interdependence (s a l i n g ketergantungan).

Konflik dan Konsensus: Ibarat Satu Keping Uang Logam

Para penganut teori konflik dan konsensus, senantiasa berlawanan dalam menjelaskan persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan. Para penganut teori konflik melihat bahwa konsensus sebagai sesuatu yang bersifat “imitasi”, dan bukannya sesuatu yang sebenarnya. Sedangkan penganut teori fungsionalisme/konsensus justru sebaliknya, melihat masyarakat sebagai suatu sistem di mana ada pembagian kerja yang membuat orang-orang saling bekerja sama untuk meningkatkan kemakmuran mereka. Atau dalam bahasa Parsons yang dikutif oleh Paul Johnson (1986), konflik itu merupakan gejala ketegangan yang harus diatasi oleh sistem itu untuk memperhatikan keseimbangannya. Kebutuhan atau kepentingan individu yang mengalami ketegangan, secara konsisten tunduk pada persyaratan sistem keseluruhan untuk mempertahankan keseimbangan dan stabilitas keteraturan sosialnya.

Kon flik merupakan konsekuensi logis dari bangunan sosial seperti Indonesia yang dikonstruksi oleh berbagai kelompok etnis, dan kelompok agama yang berbeda pula. Kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda tersebut, secara alamiah menunjukkan perbedaan-perbedaan sistem nilai dan secara potensial dapat mendorong adanya konflik. Itu sebabnya, menurut Nasikun dalam Soleman B. Taneko (1986) bahwa sedikitnya ada dua macam tingkat konflik yang mungkin terjadi, yaitu (1) konflik di dalam tingkatnya yang bersifat ideologis, dan (2) konflik di dalam tingkatnya yang bersifat politis.

Itu sebanya, dinamika konflik dalam realitas kehidupan ini sudah tak bisa dihindari lagi akibat perbedaan kepentingan-kepentingan antar individu atau kelompok masing-masing. Dengan perkartaan lain, tidak perlu mencari-cari konflik atau bahkan menghindari terjadinya konflik, namun bila terjadi konflik harus berani menyelesaikannya. Memang, menghidari konflik sesungguhnya sama saja dengan menumpuk-numpukkan konflik itu sendiri dalam masyarakat. Dalam bahasa Loekman Soetrisno (2003) Menghindar dari konflik akan membuka kesempatan untuk terjadinya frustrasi di kalangan masyarakat yang kemudian pecah menjadi suatu konflik yang destruktif. Konflik yang bersifat destruktif inilah yang harus kita hindari.

Seiring dengan pendapat di atas, konflik pada hakekatnya merupakan fakta sosial yang melekat dalam setiap dimensi kehidupan masyarakat, kendati konflik yang terjadi dalam berbagai lapisan masyarakat senantiasa memiliki derajat dan pola yang berbeda-beda, karena sumber penyebabnya pun tidak sama. Termasuk  friksi-friksi di tingkat elit politik mengisyaratkan bahwa konflik tersebut tak bisa lepas dari kepentingan-kepentingan yang berbeda pula, atau belum adanya titik temunya. Bahkan perilaku politik individu-individu atau kelompok-kelompok baik yang di tingkat elit politik maupun level infrasturktur politik satu sama lain mempunyai hubungan yang relatif sama.

Harus diakui bahwa konflik itu bisa bersifat kontruktif kalau dikelola tanpa kekerasan dan ada pula yang bersifat destruktif manakala dikelola dengan kekerasan. Jadi, memahami konflik adalah merupakan suatu keniscayaan yang mestinya dilembagakan, sehingga konflik yang terjadi dalam pergaulan kehidupan negara bangsa ini mengarah pada strategi perubahan sosial, yakni sebuah konsensus (integrasi sosial) yang berarti dalam tataran empirikya. Keniscayaan memahami konflik sebagai strategi perubahan sosial (integrasi sosial) yang fundamental, merupakan modal utama, agar integrasi sosial yang dibingkai oleh pluralisme sosial atau perbedaan sistem sosial menjadi harapan yang niscaya terjadi.

Dalam pemahaman lain, konflik sosial atau horizontal kendati acapkali menunjukkan   kebingungan yang dilatarbelakangi oleh suku, ras, agama dan antar golongan, secara niscaya tidak bisa diredusir dari adanya ketidakbiasaan mengakui pluralistik sosial dalam pergumulan dan sekaligus  pergaulan kehidupannya, termasuk juga dalam melakoni aktivitas politik. Ketidakbiasaan itu, memang dalam realitas kebangsaan Indonesia (terutama zaman orde baru), sengaja dikerangkeng, agar persoalan pluralistik sosial tidak perlu diperdebatkan dalam kancah kehidupan politik nasional yang membawa dampak yang berarti ketika koridor kekuasaan otoriter terdobrak oleh tuntutan reformasi. Dalam hal ini, kita dapat menyimak konflik horizontal (baik antara masyarakat dengan masyarakat (seperti konflik Poso, Ambon) maupun konflik vertikal seperti Gerakan Aceh Merdeka dengan Negara.

Seiring dengan uraian di atas, Berghe dalam Soleman B. Taneko (1986) menjelaskan bahwa konflik mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut: yaitu sebagai alat untuk memelihara solidaritas; membantu menciptakan ikatan aliansi dengan kelompok lain; mengaktifkan peranan individu yang semula terisolasi; fungsi komunikasi. Dengan adanya konflik disadari atau tidak posisi dan batas kelompok menjadi lebih jelas. Nanum Retzer dalam Soleman B. Taneko (1986) mempunyai pemikiran lain dari teori konflik ini, menurutnya  bahwa teori konflik terlalu mengabaikan keteraturan dan stabilitas yang memang ada dalam masyarakat, serta norma dan nilai-nilai yang sudah ada dalam masyarakat.

Begitu pun, David Lockwood dalam Nasikun (2001) menegaskan bahwa dalam setiap situasi sosial senantiasa mengandung dua hal: yaitu tata tertib sosial, yang bersifat normatif, dan sub-stratum yang melahirkan konflik-konflik. Tata tertib dan konflik dalam masyarakat melekat bersama-sama, tumbuhnya tata tertib sosial atau sistem nilai dalam    masyarakat justru mencerminkan adanya konflik yang bersifat potensial di dalam masyarakat. Stabilitas sosial atau instabilitas sosial dalam masyarakat menggambarkan derajat keberhasilan atau kegagalan dari tata tertib normatif di dalam mengatur kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan.

Ini berarti, dalam bangunan Indonesia “pergolakan” akibat pluralisme sosial tetap belum berakhir, realitas sosial yang majemuk tersebut jelas perlu diberi fungsi yang berarti agar konflik yang menjadi ancaman integrasi sosial menyempit.

Pengelolaan Konflik: Suatu Rekomendasi

Pengelolaan konflik sosial memang dibutuhkan langkah-langkah dalam mengidentifikasi persoalan-persoalan konflik yang terjadi baik di tingkat elit politik maupun pada infrastruktur masyarakat. Menginventarisir dan sekaligus mengidentifikasikannya isu-isu dan data-data yang eksis ada  pada wilayah atau daerah yang sedang berkonflik, yang kamudian, mengidentifikasi tujuan yang sama dengan pertanyaan mendasar mengapa harus menyelesaikan konflik yang ada/ atau sedang terjadi(?) Lalu, menjelaskan nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan yang sedang berkonflik, dengan sasaran mencari persetujuan dan membangun action plan bagi kebutuhan penyelesaian konflik secara damai.

Di dalam masyarakat selalu terdapat dua kategori sosial yaitu mereka yang memiliki otoritas dan mereka yang tidak memiliki otoritas. Dan menurut para penganut pendekatan konflik, kenyataan tersebut di atas         menimbulkan kepentingan-kepentingan yang berlawanan/ berbeda yang pada akhirnya menimbulkan pertentangan dalam masyarakat. Dengan pengertian lain, menunjukkan bahwa pada dasarnya dalam masyarakat dan negara, senantiasa konstan mengandung unsur-unsur perubahan ke arah integrasi sosial baik itu melalui konflik yang dipahami sebagai faktor terjadinya perubahan tersebut maupun konflik bisa menjadi ancaman yang signifikan, kalau memang dipahami dari sudut pandang bahwa dengan konflik “membabibutakan” adanya menghalalkan segala cara atau dengan konflik justru disalahgunakan untuk kepentingan yang sempit dan sesaat seperti dengan mengkampanyekan kebencian dan permusuhan.

Koentjaraningrat dalam Taneko (1986) berpendapat bahwa sumber-sumber untuk konflik antara golongan pada umumnya dalam negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, ada paling sedikit lima macam, yaitu:

  1. Konflik dapat terjadi bila dua kelompok sosial yang berlawanan masing-masing   bersaing dalam hal mendapatkan lapangan mata pencaharian hidup.
  2. Konflik terjadi bila dua kelompok sosial mencoba memaksakan unsur-unsur kebudayaannya.
  3. Pemaksaan konsep-konsep agama pada kelompok sosial yang berbeda agama.
  4. Mendominasi kelompok lain secara politis.
  5. Potensi konflik terpendam ada bila dalam hubungan antar kelompok sosial telah bermusuhan secara adat.

Pengelolaan konflik yang bijak namun adil merupakan keniscayaan yang harus dikelola dengan konstruktif yang tanpa mengabaikan anasir-anasir akar persoalan konflik itu sendiri dalam masyarakat, agar konflik yang destruktif terabaikan oleh karena adanya penyelesaian secara damai dan membumi bagi kelompok yang sedang berkonflik.

Seiring dengan paparan di atas, bentuk-bentuk pengendalian konflik sosial yang paling krusial menurut Nasikun (1985) adalah dengan konsiliasi (conciliation). Pengendalian dengan cara konsiliasi dapat terwujud melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan-keputusan di antara pihak-pihak yang bertentangan. Lembaga-lembaga yang dimaksud dapat berfungsi, harus memenuhi sedikitnya empat hal berikuti:

  1. lembaga-lembaga tersebut harus otonom dengan wewenang untuk mengambil keputusan
  2. kedudukan lembaga-lembaga tersebut harus bersifat monopolistis
  3. peranan lembaga-lembaga tersebut dapat menampung kepentingan yang berlawanan satu sama lain dan mengikat kelompok-kelompok tersebut beserta dengan anggotanya
  4. lembaga-lembaga tersebut harus demokratis, dimana setiap pihak harus didengarkan dan diberi kesempatan yang sama untuk menyatakan pendapat -pendapatnya sebelum keputusan diambil.

Selain adanya lembaga-lembaga seperti yang disebutkan di atas, maka kelompok yang saling bertentangan itu juga harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

  1. masing-masing kelompok menyadari adanya situasi konflik di antara mereka
  2. kelompok sosial yang terlibat dalam konflik harus terorganisir dengan jelas
  3. adanya komitmen untuk mematuhi aturan-aturan permainan tertentu.

Cari pengendalian tersebut disebut dengan mediasi, yaitu dengan menunjuk pihak ketiga sebagai mediator untuk menyelesaikan konflik. Cara ketiga dalam pengendalian konflik yaitu melalui perwasitan (arbitration), dalam hal ini kedua pihak yang berkonflik menerima hadirnya pihak ketiga yang akan mengatur penyelesaian konflik tersebut. Ini berarti, bahwa penyelesaian konflik secara damai mesti dilakukan oleh pihak ketiga/ lembaga yang ditunjuk oleh kedua belah pihak yang sedang berkonflik, agar lembaga atau pihak ketiga tersebut tidak  dicurigai oleh kelompok-kelompok yang sedang bertikai.

Dinamika konflik yang ada pada masyarakat Indonesia, adalah merupakan pengalaman  yang nyata untuk mengelola dinamika konflik tersebut, pertama dan terutama adalah    m e m a h a m i akar persoalan konflik sosial yang terjadi, sehingga penyelesaian konflik atau rekonsiliasi sosial dapat dilakukan dengan proses dialog. Akan tetapi, secara niscaya untuk menjawab kebutuhan dan keinginan kelompok yang sedang berkonflik tersebut dibutuhkan  adanya kesungguhan dari kelompok yang sedang berkonflik, juga adanya kebutuhan akan hidup berdampingan secara damai dan harmonis. Dengan begitu, konstruksi sosial masyarakat Indonesia yang majemuk dapat dibangun dengan adanya interaksi sosial antar kelompok dengan baik. Karenanya, masa depan Indonesia pun tidak luput atau ditentukan oleh hubungan antar kelompok sosial yang ada.

Dengan demikian, untuk menjawab resolusi konflik tiada lain dibutuhkan strategi    memahami kebutuhan/ kepentingan kelompok yang sedang berkonflik. Menurut J. Paul Ladirach y a n g dikutif Chusnul Mar’iyah, proses rekonsiliasi penting untuk dilakukan, yang menyangkut: a) Truth (kebenaran). Adanya pengakuan, transparansi dan kejelasan mengenai persoalan/ issue yang menjadikan kelompok-kelompok tersebut berkonflik. b) justice (keadilan), menyangkut    kesamaan hak-hak yang      dipenuhi. c) mercy ( pemanfaatan). Penerimaan, dukungan, healing, kesabaran.d) peace (perdamaian). Adanya harmoni, kesejahteraan, respek, dsb.

Itu sebabnya, benturan-benturan kepentingan baik antar elit politik maupun antar kelompok masyarakat, mestinya dikelola dengan arif, karena merupakan suatu keniscayaan yang harus diselesaikan dengan baik, tanpa merugikan atau mengorbankan kelomopok yang satu dan menguntungkan kelompok yang lain. Sehingg penyelesaian konflik berada dalam koridor atau konfigurasi dialog secara terbuka dan terus menerus untuk menemukan dan sekaligus mengidentifikasikan kepentngan bersama■

Daftar Pustaka

John Rex, 1985, Analisa Sistem Sosial. Bina Aksara, Jakarta

Lea Jillinek, 1987, Seperti Roda Berputar: Perubahan Sosial SebuahKampung di Jakarta, Jakarta, LP3ES.

Mar’iyah, Chusnul, 2000, Memahami Konflik  dan Pengelolaan Konflik Secara Konstruktif (artikel) dalam Majalah Transformasi, edisi April

Maliki, Zainuddin, 2003, Narasi Agung Tiga Teori Sosial  Hegemonik, LPAM, Surabaya

Nasikun, 1986, Sistem Sosial Indonesia , Fisipol Universitas Gajah Mada

Paul Johnson, Doyle, 1986, Teori Sosiologi Klasik dan Modern (jilid1 & 2), (di Indonesiakan oleh: Robert M.Z. Lawang), Jakarta,Gramedia.

Poloma, Margaret M., 2003, Sosiologi Kontemporer, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Soetrisno, Loekman, 2003, Konflik Sosial: Studi Kasus Indonesia, Tajidu Press,Yogyakarta

Sanderson, Stephen K., 2000, Makro Sosiologi: Sebuah Pendekatan Terhadap Reaslitas Sosial ( edisi Kedu), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Taneko, Soleman B., 1986, Konsepsi Sistem Sosial dan Sistem Sosial Indonesia, Jakarta, CV Fajar Agung.

*) Tulisan ini dimuat pada Jurnal Administratur, Vol. 1, No.1, Agustus 2006. ISSN 1907 – 5502)


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: