Oleh: lskp2m | September 24, 2010

Demokratisasi Politik*)


GELIAT aspirasi rakyat dalam dinamika politik negeri ini bersentuhan dengan demokratisasi. Makna penting itu diposisikan bagi terimplementasikannya kehendak keseimbangan kekuasaan. Distribusi kekuasaan harus benar-benar berjalan sebagaimana yang diharapkan, meski kini tampak masih centang perenang, terutama karena otoritas kekuasaan senantiasa datang dari arus atas, sementara fihak infrasturktur politik masih dalam bayang-bayang kontrol supratruktur politik, termasuk tafsir (politik) yang datang dari elit penguasa.

Isu santer lainnya adalah diskursus pemberdayaan rakyat. Wacana pemberdayaan menjadi penting dalam panggung politik nasional  karena rakyat masih tersubordinasikan oleh kepentingan politik kekuasaan. Pada persoalan inilah dimensi perubahan dan pembaharuan politik makin dibutuhkan sebagai bagian integral dalam sistem kepolitikan nasional.

Corak sistem politik yang tengah digeluti jelas amat ditentukan oleh kekuatan-kekuatan sosial politik, baik itu di tingkat infrastuktur politik maupun suprastruktur politik. Sebab, tarik ulur kemajuan (pembangunan) politik, tidak dapat dilepaskan dari indikator diagnosis kekuatan-kekuatan sosial politik. Hal itu tampak berpaut dengan pembangunan yang telah menunjukkan keberhasilan, sehingga logis sekali bagi pemerintah membuka diri bagi perubahan politik tersebut.

Dalam pengertian lain, politik demokratisasi secara substansif memberi    pencerahan   dan  sekaligus  merupakan kausalitas membudayakan keadilan politik, ekonomi dan sosial budaya.

Akumulasi kekuasaan sosial politik dan ekonomi terjadi, sebab pendekatan sentralistis masih juga mengental, sehingga belum  menyentuh dengan berarti bagi kepentingan rakyat banyak. Kesenjangan dan ketimpangan dalam tatanan kehidupan perpolitikan dan perekonomian semakin dirasakan. Karenanya secara realitas, diakui atau tidak, budaya kolusi, korupsi, manipulasi, kerapkali sulit untuk dielakkan.

Disadari atau tidak, dari proses pembangunan (politik) semacam itu, dapat dicermati terutama dari tumbuh kembangnya eksklusivisme politik dan ekonomi. Dalam arti, kehidupan politik dan ekonomi hanya dapat dinikmati oleh golongan kecil atau elit-elit politik dan ekonomi. Sedangkan rakyat hanya kebagian “ampasnya” saja, karena terpolusi oleh eksklusivisme tadi. Komaruddin Hidayat pernah menyatakan bahwa, eksklusivisme adalah bias dari perilaku elit politik dan ekonomi. Jadi eksklusivisme jangan dialamatkan kepada rakyat. Terapi jangan diterapkan pada rakyat, tetapi pada penguasa.

Merajut tatanan politik yang substantif bagi kepentingan rakyat, merupakan bagian tak terpisahkan dari konfigurasi keterbukaan dan kualitas demokrasi negeri ini. Jadi, secara mendasar mengembalikan kepada sumber pelegitimasi kekuasaan (baca: kedaulatan rakyat), sesungguhnya mempunyai kohesivitas yang representatif, agar pembaharuan dan perubahan politik benar-benar menyentuh kepentingan rakyat secara kondusif.

Ini artinya, rakyat yang mempunyai kedaulatan kian tertahta dalam pergumulan kehidupan politik. Dengan demikian, percepatan kualitas demokratisasi memiliki implikasi yang mendasar terhadap pola kehidupan yang berdimensi politik, ekonomi dan juga sosial kultur.

Fenomena pemberdayaan politik rakyat semakin menarik dalam ruang lingkup perpolitikan kita. Namun,  seyogianya tidak sekedar sampai isu belaka, atau hanya terkesan sloganistik  politik. Tidak berlebihan bila kemauan politik elit penguasa merajut tatanan politik yang makin berkualitas menjadi penting. Dalam istilah lain, pelonggaran-pelonggaran politik bagi emansipatoris partisipasi rakyat, niscaya derajat signifikansinya menjadi pertimbangan dalam dataran empirik kepolitikan Indonesia. Sebab, tanpa mau membuka secara leluasa bagi kepentingan partisipasi politik itu, relatif kecil aspirasi rakyat dapat tersalurkan.

Kunci utama dari kemauan politik, sudah seyogianya dibarengi dengan tindakan politiknya yang kapabel untuk mendukung ke arah pemberdayaan politik rakyat. Sebab tanpa dibarengi dengan tindakan politik, diskursus pemberdayaan politik rakyat, hanya merupakan lip service belaka. Atau dalam bahasa Loekman Sutrisno “akan berhenti pada tingkat gimmic politik tanpa mempunyai makna bagi masyarakat ramai”.

Makna pemberdayaan politik rakyat, tiada lain agar rakyat makin menyadari segenap hak dan kewajiban politiknya. Rakyat tidak hanya menjadi sarana mobilisasi bagi kepentingan tertentu. Jadi, strategi pemberdayaan politik rakyat supaya benar-benar berjalan dengan normal dan manusiawi, maka secara niscaya dinamika dan sekaligus mekanisme kehidupan politik negeri ini harus senantiasa bercorak keterbukaan dan demokratis. Sehingga kaidah-kaidah demokrasi makin terasa dijunjung tinggi oleh segenap lapisan masyarakat.

Pemberdayaan politik rakyat menjadi penting sebab pertama,  dimensi sosial politik yang demokratis, merupakan indikator yang harus senantiasa menjiwa. Pengetatan kehidupan politik patut dikurangi dalam kondisi dan perkembangannya menjadi konsideransi yang penting. Sebab, deregulasi politik mempunyai relevansi yang erat dan mendasar bagi pengakuan, penghormatan dan juga pengejawantahan hak dan kewajiban politik rakyat. Centang perenang yang acapkali (kalau tidak selalu) merintangi kebebasan dan partisipasi politik rakyat, senantiasa harus semakin digedor.

Kedua, dimensi perbaikan kehidupan perekonomian yang bercorak pada kepentingan rakyat banyak, menjadi kunci bagi peningkatan kehidupannya. Bukan sebaliknya, hanya mampu dimainkan oleh kelompok kecil tertentu.

Dengan demikian, fungsionalisasi demokratisasi politik dan ekonomi, niscaya harus diaktualisasikan dalam menopang  dan menyangga perbaikan hidup rakyat. Rakyat sebagai penyangga maju mundurnya kehidupan politik dan ekonomi, harus menjadi kiblat perbaikan. Terutama dalam perekonomian yang hanya dikendalikan oleh beberapa orang yang amat rentan bagi lahirnya gejolak politik.

Di tengah masih adanya kesenjangan atau ketimpangan yang sangat memprihatinkan, yakni dominasi dan monopoli perekonomian pada tangan konglomerat, juga mempunyai tali temali antara pengusaha dan penguasa (politik) yang dalam bahasa Amien Rais disebut “penguasaha”.

Latar sebab itu, paling tidak karena politik perekonomian kita masih kurang serius merajut politik perekonomian yang berpihak pada rakyat banyak. Padahal, semestinya model politik perekonomian harus senantiasa berorientasi pada perbaikan ekonomi rakyat.

Merenda politik perekonmian nasional secara niscaya selalu mencerminkan politik kemakmuran bagi rakyat agar rakyat makin terangkat derajat hidupnya. Politik perekonmiannya, pertimbangannya disandarkan bagi kemakmuran rakyat yang seadil-adilnya. Jadi, kekuatan-kekuatan sosial politik dan ekonomi, semestinya tetap berada pada bagian terbesar rakyat, bukan yang selama ini kita rasakan.

Oleh karena itu, diskursus demokratisasi di pelataran politik negeri ini menjadi  indikator kunci bagi pemberdayaan politik rakyat, sehingga kedaulatan rakyat semakin bertahta.***

*) Silahudin, Sumber dimuat di HU Merdeka,

26 Juni 1997


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: