Oleh Silahudin

PERSOALAN koalisi dalam kepolitikan kontemporer Indonesia adalah merupakan persoalan yang menjadi agenda bersama. Menjadi agenda bersama, oleh karena pemilu di era refomasi (1999, 2004 dan 2009) tidak ada satupun partai politik yang menang secara mayoritas absolut.

Pemilu 2009 pun yang diikuti dengan multipartai, yang dimenangkan oleh Partaai Demokrat, hanya keluar sebagai pemenang pemilu (suara terbanyak pertama) di antara partai politik lainnya. Itulah sebabnya, koalisi menjadi suatu keniscayaan dalam pergumulan kehidupan politik negara bangsa dalam membentuk pemerintahan baru.

Babak baru kepolitikan nasional ini, menjadi tantangan bagi partai politik yang melakukan koalisi untuk menjalankan pemerintahan koalisinya berjalan dengan kondusif atau tidaknya. Era baru kepolitikan Indonesia dengan kabinet koalisinya, tak ayal lagi harus mempunyai arah yang jelas, sehingga koalisi yang dilakukan oleh beberapa partai politik tersebut secara niscaya mempunyai arah dan tujuan yang jelas.

Seiring dengan terpiiihnya Susilo Bambang Yudoyono (SBY) pada pemilu presiden 2009 dengan perolehan suara 60 persen lebih, maka Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II pun terbentuk berdasarkan koalisi partai-partai (Partai Demokrat, Partai Golkar, PKS, PAN, PKB, dan PPP). Artinya, Pemerintahan SBY ini didukung oleh 75,54% partai politik yang duduk di parlemen.

Jadi, dalam pemerintahan Presiden SBY, sesungguhnya telah terbentuk partai utama dalam pemerintahannya dengan mayoritas mutlak. Memang, proses koalisi tidak begitu saja terjadi, namun beberapa pertimbangan utama pun secara niscaya dilakukan dan diperhatikan Paling tidak, pertama, kesamaan visi bagi mekanisme penyelenggaraan roda pemerintahan, menjadi identitas koalisi partai politik yang melakukan koalisi mesti dipertahankan.

Persoalannya, idealisasi koalisi tersebut, untuk mengakomodir secara representatif terhadap kekuatan-kekuatan politik yang riil dalam parlemen, artinya, koalisi permanent yang ditopang di dalam dukungan politik mayoritas, atau sebaliknya, sekadar koalisi “prematur” yang disandarkan pada pemilihan presiden semata?

Kedua, koalisi bisa terjadi, tidak hanya ada dalam dataran ideologi yang sama, namun atas pertimbangan kepentingan jabatan politik pun kerapkali tak bisa diabaikan dalam dunia nyata politik tersebut. Kesamaan visi ideologinya sekadar “tameng” saja, dan tidak menjadi pertimbangan mendasar, karena di dalam logika koalisi sekecil apapun, bargaining politik tak bisa diabaikan, kendati tidak secara terus terang mencuat kepermukaan.

Dengan kata lain, persoalan koalisi adalah persoalan tawar-menawar jabatan politik dari partai politik yang melakukan koalisi untuk menjadi partai utama dalam pemerintahan. Itu sebabnya, power sharing (pembagian kekuasaan) di antara partai politik yang melakukan koalisi tersebut sangat tidak mungkin dihindari, bahkan itu bisa menjadi keniscayaan. Distribusi kekuasaan yang seimbang dan adil itulah keharusan yang tak bisa diabaikan dalam kabinet koalisinya, agar koalisi tersebut berjalan dengan “ideal”. Satu sama lainnya tidak saling menjatuhkan karena dasar egoeisme politiknya.

Kecenderungan alasan-alasan seperti itulah, koalisi partai politik sebenarnya untuk membentuk apa yang disebut dengan partai utama dalam membentuk dan sekaligus menjalankan roda pemerintahan yang kondusif. Kendati memang kesamaan visi dan keterbukaan platform-nya merupakan awal menuju koalisi yang benar-benar menjadi partai utamanya, sehingga mekanisme pergumulan kehidupan politik negara bangsanya yang dikelola oleh kabinet koalisi tersebut ada dalam konstatasi yang relatif efektif untuk melakukan koordinasi pemerintahan.

Koalisi itu ada karena adanya kepentingan yang sama dalam jabatan politik tersebut, sehingga dalam hal ini, distribusi kekuasaan yang adil menjadi penting. Namun juga koalisi itu bisa berjalan dengan efektif, bila memang egoisme politik dari partai politik yang melakukan koalisi tersebut disimpan rapih-rapih, dikarenakan yang menjadi sandaran pentingnya bukan kepentingan golongan/kelompoknya, namun kepentingan rakyat banyak dalam meningkatkan kesejahteraannya. Dalam bahasa lain, program-program pemerintahan koalisi tersebut berjalan dengan efektif.

Rangkaian koalisi merupakan awal yang bisa signifikan, bisa pula sebaliknya. Koalisi bisa signifikan, bila pergumulan kehidupan politik negara bangsa berjalan dengan demokratis di mana kesamaan hak dan adanya keadilan berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga percaturan politik nasional berjalan dalam koridor yang inklusif. Itu sebabnya, keadilan dalam perpolitikan adalah menjadi anjakan penilaian yang representatif dan substantif. Begitu pun sebaliknya, koalisi bisa berjalan tidak signifikan, kalau memang koalisi itu mengulang kembali mekanisme politik Indonesia dalam ranah yang mengiris hati rakyat. Dalam arti, tuntutan-tuntutan dan aspirasi rakyat banyak “terjegal” oleh kepentingan koalisi semata, karena semata-mata taktik untuk memeroleh dan mempertahankan kepentingan kekuasaannya.

Kabinet multipartai pimpinan Presiden SBY di dalam menginjak dua tahun pemerintahannya, justru disadari diakui atau tidak, terdominasi oleh hiruk pikuk pemerintahannya, seperti akhir-akhir ini kasus korupsi yang terjadi di Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), tentu saja telah menggoyahkan roda pemerintahan ini. Di samping itu pula, jauh-jauh hari sebelumnya, instruksi-instruksi Presiden SBY 50 persen tidak berjalan atau dijalankan oleh para pembantunya. Hal ini menunjukkan bahwa KIB II ini, tidak berjalan efektif dalam melaksanakan program-program yang telah ditentukan.

Memang, dari perjalanan pemerintahannya SBY, wacana reshuffle kabinet pun terus muncul, apalagi ketika kasus di dua kementerian tersebut mengemuka, maka isu perombakan kabinet semakin kencang kepermukaan. Waktu dua tahun pemerintahan yang dipimpin Presiden SBY, tampaknya menjadi momentum untuk melakukan perombakan kabinet. Oleh karena momentum ini kalau tidak dimanfaatkan secara optimal oleh Presiden SBY, maka secara hitungan waktu perjalanan pemerintahannya tinggal tiga tahun lagi, sesungguhnya akan kehilangan peluang di dalam menjalankan program-program pemerintahan yang efektif, terutama dengan agenda pemberantasan korupsi sebagai salah satu janjinya.

Perombakan kabinet, merupakan hak prerogratif Presiden di dalam sistem pemerintahan presidential. Presiden SBY tentu saja dapat menjalankan politik kewenangannya di dalam sistem pemerintahan tersebut, sejak semula tidak akan berani melepaskan diri dari partai-partai yang sudah berkoalisi selama ini. Oleh karena koalisi partai dalam pemerintahannya itu secara sadar merupakan bagian tak terpisahkan dukungan politiknya. Paling tidak dalam perompakan kabinet tersebut, Presiden SBY hanya mengganti orang-orang partai berkoalisi dengan orang-orang partai pula, atau kecenderungan lainnya adalah memindahkan posisi semula ke pos baru.

Jadi, apapun yang diputuskan Presiden SBY dalam perombakan kabinet, sejatinya kabinet multipartai ini, menanggalkan egosime politik partai politiknya masing-masing, dan menjalankan program pemerintahan agar berjalan dengan efektif. Koalisi dengan pembagian jabatan politik yang adil, merupakan konsekuensi politis adanya koalisi tersebut. Namun, titik tolak koalisi partai politik mesti mempunyai relevansinya yang sangat kuat bagi penghidupan representatif rakyat Negara bangsa Indonesia.

*dimuat di Bandung Ekspres, Senin, 3 Oktober 2011


Silahudin

Oleh Silahudin

 

 

Pendahuluan

Persoalan sosial adalah persoalan konflik. Bahkan konflik disadari atau tidak, merupakan realitas sosial dalam pergaulan dan pergumulan kehidupan masyarakat bangsa sehari-hari. Apa penyebab utama adanya konflik dalam kehidupan masyarakat umumnya (?) Konflik sosial adalah bagian integral konstruksi sosial yang dibangun oleh pluralistik kelompok etinik, atau konflik terjadi, setidaknya karena ada dua individu atau kelompok kepentingan yang berbeda.

Begitu pun, adegan-adegan politik yang dipertontonkan elit-elit politik akhir-akhir ini, sesungguhnya merujuk kepada kepentingan- kepentingan individu atau kelompoknya. Itu sebabnya, konflik yang terjadi di tingkat elit politik jelas tidak lepas dari adanya kepentingan-kepentingan tertentu (vested interest). Kenyataan tersebut, konflik elit politik sedikit banyak membawa pengaruh yang tak bisa dihindari dalam pergumulan kehidupan politik nasional.

Memang, konflik tidak bisa dibumihanguskan dalam kehidupan politik negara bangsa (nation state) ini. Ia senantiasa menghiasa pergulatan perpolitikannya. Baik itu “dihiasi” dengan memanfaatkan sentimen politik SARA (suku, agama, ras dan antar golongan) maupun karena pertimbangan-pertimbangan kepentingan ekonomi. Itu sebabnya, konflik pada dasarnya mempunyai karakteristik yang secara niscaya hampir sama yaitu karena kepentingan- kepentingan masing-masing kelompok berbeda. Tanpa pertimbangan kepentingan, tampaknya tak mungkin terjadi konflik. Dengan perkataan lain, bangunan sosial (baca: konstruksi sosial) seperti Negara Indonesia, secara alamiah niscaya menyimpan perbedaan-perbedaan yang tak bisa diabaikan dalam pergumulan dan pergaulan kehidupannya, sehingga secara substansial potensial akan menimbulkan konflik. Dengan demikian,  konflik menurut Chusnul Mar’iyah, adalah merupakan konsekuensi logis dari konstruksi sosial dari masyarakat negara Indonesia di mana Indonesia dibangun dari berbagai kelompok etnik yang berbeda dan kelompok agama yang berbeda.

Persoalannya, bagaimana menyikapi konflik tersebut agar dapat dikelola dengan konstruktif dan meminimalisir kekerasan? Pendekatan apa saja sebagai terapi untuk menyelesaikan konflik, sehingga konflik tersebut tidak dianggap rigid dalam strategi perubahan sosial? Tulisan singkat ini mencoba mengelaborasi pendekatan struktural konflik sebagai unit analisis perubahan sosial atas realitas konflik yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat bangsa negara ini.

Konflik Sebagai Titik Singgung Interaksi

Konflik merupakan fakta sosial dalam setiap dimensi pergaulan dan pergumulan kehidupan yang bersifat universal, kendati yang        menunjukkan kadar signifikansinya besar-kecilnya dari konsekuensi konflik tersebut. Itu sebabnya, dalam dunia nyata konflik tak bisa dihindari sebagai wujudnyata dalam realitas interaksi kehidupan masyarakat maupun dalam kehidupan politik negara bangsa (nation state). Seperti konflik vertikal antara rakyat (baca: GAM, Papua Merdeka) dengan negara, maupun konflik-konflik yang terjadi antara elit dengan elit dan rakyat dengan rakyat (konflik horizontal), menunjukkan benturan-benturan kepentingan yang masih eksis belum adanya titik temu antara yang sedang berkonflik.

Seiring dengan kenyataan tersebut, akankah konflik menjadi sebuah ancaman (disintegrasi sosial) atau sebaliknya, sebuah perubahan yang signifikan dalam pergaulan kehidupan masyarakat, sehingga menuju pada sebuah konsensus (integrasi sosial) yang mendasar manakala sistem sosial yang berbeda-beda itu menanggalkan egoisme kelompoknya atau kepentingannya masing-masing.

Memang, asumsi yang mendasari konflik seperti yang dibangun Marx (2003) adalah bahwa (a) perubahan merupakan gejala yang melekat pada setiap masyarakat, (b) Konflik adalah gejala yang selalu melekat di dalam setiap masyarakat, (c) setiap unsur dalam masyarakat memberikan sumbangan bagi terjadinya disintegrasi dan perubahan sosial, (d) setiap masyarakat terintegrasi di atas penguasaan atau dominasi yang dilakukan oleh sejumlah orang terhadap sejumlah orang lainnya.

Dari asumsi dasar tersebut, teori konflik sesungguhnya merupakan strategi konflik marxian modern yang mengajukan proposisi yang kemudian dapat dielaborasi untuk menjadi sebuah strategi konflik. Beberapa prinsip utama strategi ini menurut Stephen K. Sanderson (2000) adalah sebagai berikut:

(1) Kehidupan sosial pada dasarnya merupakan arena konflik atau pertentangan di antara dan di dalam kelompok-kelompok yang bertentangan. (2) Sumber-sumber daya ekonomi dan kekuasaan-kekuasaan politik merupakan hal penting, yang berbagai kelompok berusaha merebutnya. (3) Akibat tipikal dari pertentangan ini adalah pembagian masyarakat menjadi kelompok yang determinan secara ekonomi dan kelompok yang tersubordinasi. (4) Pola-pola sosial dasar suatu masyarakat sangat ditentukan oleh pengaruh sosial dari kelompok yang secara ekonomi merupakan kelompok yang determinan. (5) Konflik dan pertentangan sosial di dalam dan di antara berbagai masyarakat melahirkan kekuatan-kekuatan yang menggerakkan perubahan sosial. (6) Karena konflik dan pertentangan merupakan ciri dasar kehidupan sosial, maka perubahan sosial menjadi hal yang umum dan sering terjadi.

Identitas keindonesian Negara Indonesia disadari atau tidak paling tidak dicirikan oleh pluralisme sosial. Realitas pluralistik masyarakat Indonesia, secara niscaya mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang berbeda satu sama lainnya yang menjadi ciri khas, bahkan senantiasa menonjol kepermukaan. Keanekaragaman budaya bangsa ini, di satu pihak menjadi modal dasar “pembangunan”, namun di lain pihak tak bisa dipungkiri dapat menimbulkan masalah yang berarti. Apalagi pertentangan SARA (suku, agama, ras dan antargolongan) baik itu secara individu/perorangan maupun kelompok/golongan.  Namun demikian, sebagaimana dijelaskan oleh Poloma (2003), Konflik dapat merupakan proses yang bersifat instrumental dalam pembentukan, pernyataan dan pemeliharaan struktur sosial. Konflik dapat menetapkan dan menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok. Konflik dengan kelompok lain dapat memperkuat kembali identitas kelompok dan melindunginya agar tidak lebur ke dalam dunia sosial sekelilingnya.

Dengan demikian, suku bangsa merupakan  kelompok sosial yang secara sadar mempunyai suatu kebudayaan sebagai ciri khas kelompok sosial tersebut dan bahkan secara niscaya menjadi suatu kesadaran kolektif yang menjadi landasan   wujudnyata adanya pengorganisasian sosial untuk melakukan interaksi sosial.

Koentjaraningrat (1985) menjelaskan bahwa konsep yang tercakup dalam istilah suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan suatu kebudayaan, sedangkan kesadaran dan identitas tadi sering kali (tatapi tidak selalu) dikuatkan oleh kesatuan bahasa juga.

Corak interaksi pada masyarakat yang majemuk memang dipengaruhi oleh ada atau tidaknya kebudayaan yang dominan, dan kebudayaan yang dominan ini biasanya menjadi pengendali dan penyelaras interaksi antar etnik, suku, agama dan antargolongan. Itu sebabnya, sebagaimana     dijelaskan Koentjaraningrat (1990) masyarakat adalah memang sekumpulan manusia yang saling “bergaul” atau dengan istilah ilmiah, saling “berinteraksi”. Interaksi sosial yang dilakukan masyarakat melibatkan anggota masyarakat dalam kelompok sosial tertentu yang disebut sistem sosial. Selanjutnya Koentjaraningrat (1990) mengatakan, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.

Memang, corak atau pola interaksi sosial disadari atau tidak dipengaruhi oleh identitas sistem nilai sosial budaya kelompok masing-masing, dan proses interaksi tersebut baik secara perorangan maupun kelompok paling tidak dapat dibedakan dalam dua hal, yaitu: (1) kontak, dan (2) kumunikasi (Koentjaraningrat, 1990). Kontak dan komunikasi dalam masyarakat adalah merupakan suatu kebutuhan yang tak bisa dihindari dalam pergaulannya, dan dalam kontak atau komunikasi mengandung aspek-aspek yang positif dan negatif tergantung baik dalam cara interaksinya maupun dalam pemaknaannya. Itu sebabnya, kontak dan komunikasi bisa positif dalam interaksi sosial, jika masing-masing anggota masyarakat/etnis menyadari akan kelebihan dan kekurangan yang berada dalam identitas kelompok/golongan tersebut. Di samping itu, kontak dan komunikasi pun seringkali menjadi sumber konflik, karena adanya kesalah pahaman atau terjadi pertentangan sebagai pangkal utama dari adanya berbagai ketegangan yang ada pada setiap masyarakat.

Dengan pengertian lain, konflik bisa terjadi manakala setidaknya ada dua kepentingan yang berlawanan/berbeda. Faktor yang menjadi sumber munculnya konflik tersebut di dalam masyarakat seperti dikatakan oleh Nasikun (2001) perubahan sosial dianggap “bersumber” di dalam faktor-faktor yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Perubahan sosial yang demikian, terutama timbul karena adanya unsur-unusur yang saling bertentangan di dalam masyarakat. Kondisi tersebut terjadi karena di dalam masyarakat mengenal pembagian kewenangan atau “otoritas” (authority) secara tidak merata yang mengakibatkan timbulnya dua macam katagori sosial di dalam masyarakat, yakni: mereka yang memiliki otoritas dan mereka yang tidak memiliki otoritas. Pembagian otoritas yang bersifat dikotomis tersebut oleh para penganut pendekatan konflik dianggap menjadi sumber timbulnya konflik-konflik sosial di dalam setiap masyarakat, karena adanya pembagian otoritas yang berbeda menimbulkan kepentingan-kepentingan yang berlawanan satu sama lain.

Masyarakat, menurut Marx, terdiri atas kekuatan yang mendorong perubahan sosial sebagai konsekuensi dari ketegangan-ketegangan dan perjuangan hidup. Perjuangan dan bukannya perkembangan damai merupakan mesin perubahan ke arah kemajuan, konflik adalah induk segala-galanya; oleh karenanya konflik sosial merupakan inti dari proses sejarah.

Memang, para sosiolog membedakan dua jenis konflik yang masing-masing memiliki sebab yang berbeda dalam realitas pemunculannya. Pertama, konflik yang bersifat destruktif. Dalam konflik ini karena diakibatkan oleh adanya kebencian yang berkembang tumbuh pada mereka masing-masing kelompok. Dalam hal ini, salah satu penyebabnya bisa kecemburuan sosial ekonomi antara dua kelompok. Seperti konflik yang terjadi antara suku Dayak dan melayu melawan suku Madura. Juga konflik destruktifpun bisa terjadi oleh penggunaan kekuasaan yang berlebihan oleh negara dan aparatnya seperti masa Orde Baru dengan penguasaan tanah rakyat oleh pemodal besar dengan dukungan kekuasaan negara yang menimbulkan kemarahan di pihak rakyat ketika ada kesempatan. Termasuk  sebagian rakyat Aceh akibat diberlakukannya DOM (Daerah Operasi Militer) di wilayah mereka.

Dengan demikian, konflik yang bersifat destruktif atau negatif, berarti konflik yang mengancam eksistensi sistem sosial atau sturktur sosial yang biasa dilakukan dengan cara-cara kekerasan atau pembumi-hangusan suatu identitas social (baca: genozide).

Dan kedua, bentuk konflik yang fungsional. Dalam konflik ini menghasilkan perubahan-perubahan atau konsensus-konsensus baru  yang bernaung pada perbaikan dalam tataran kehidupan baik masyarakat maupun dalam kehidupan politik negara bangsa. Dengan kata lain, konflik fungsional berarti konflik yang tidak mengancam eksisten sistem sosial atau sturktur sosial, melainkan justru menggerakkan pada integrasi sosial.

Akar konflik tidak sederhana seperti yang dibayangkan, ia cukup kompleks karena adanya prasangka atau stereotif etnik yang cenderung negatif. Prasangka atau stereotif tersebut dapat memunculkan adanya konflik dan bahkan menghambat interaksi sosial yang baik. Termasuk dalam persaingan dan ketidakadilan sumber daya ekonomi mempunyai power effect untuk melestarikan atau membesarkan prasangka atau stereotif terhadap etnik.

Berdasarkan pemahaman tersebut, pelacakan adanya konflik sosial bisa terjadi melalui hubungan antarsuku bangsa dan sistem nilai budaya yang memang tidak sama satu sama lainnya. Mempertahankan batas etnis memang dalam realitas kehidupan tampaknya sulit untuk dihindari, kendati kalau dilihat dari sudut pandang integrasi (sosial) sesungguhnya tidak penting atau krusial. Argumennya adalah akan terjadi dengan sendirinya melalui proses isolasi perbedaan ras, perbedaan budaya, perbedaan sosial dan bahkan perbedaan bahasa. Namun yang menjadi persoalannya, bagaimana isolasi-isolasi tersebut tidak menjadi penghambat proses interaksi sosial dalam wilayah kehidupan lebih luas seperti pergaulan sebagai anak bangsa ini. Atau perbedaan-perbedaan etnis/suku dan lain-lainnya, justru menjadi sumber daya bangunan keindonesiaan yang dibingkai oleh kemajemukan tersebut sebagai penyangga integrasi (sosial).

Perbedaan etnis/suku bahkan agama juga menunjukkan ada tidaknya dan atau diterimanya interaksi sosial, sehingga dengan perbedaan tersebut menjadi landasan untuk terciptanya sistem sosial yang merangkum perbedaan-perbedaan yang memang harus dilembagakan dalam pergaulan kehidupan masyarakat bangsa ini, dikarenakan kontak antara etnis/suku yang satu dengan etnis yang lainnya adanya interdependence (s a l i n g ketergantungan).

Konflik dan Konsensus: Ibarat Satu Keping Uang Logam

Para penganut teori konflik dan konsensus, senantiasa berlawanan dalam menjelaskan persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan. Para penganut teori konflik melihat bahwa konsensus sebagai sesuatu yang bersifat “imitasi”, dan bukannya sesuatu yang sebenarnya. Sedangkan penganut teori fungsionalisme/konsensus justru sebaliknya, melihat masyarakat sebagai suatu sistem di mana ada pembagian kerja yang membuat orang-orang saling bekerja sama untuk meningkatkan kemakmuran mereka. Atau dalam bahasa Parsons yang dikutif oleh Paul Johnson (1986), konflik itu merupakan gejala ketegangan yang harus diatasi oleh sistem itu untuk memperhatikan keseimbangannya. Kebutuhan atau kepentingan individu yang mengalami ketegangan, secara konsisten tunduk pada persyaratan sistem keseluruhan untuk mempertahankan keseimbangan dan stabilitas keteraturan sosialnya.

Kon flik merupakan konsekuensi logis dari bangunan sosial seperti Indonesia yang dikonstruksi oleh berbagai kelompok etnis, dan kelompok agama yang berbeda pula. Kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda tersebut, secara alamiah menunjukkan perbedaan-perbedaan sistem nilai dan secara potensial dapat mendorong adanya konflik. Itu sebabnya, menurut Nasikun dalam Soleman B. Taneko (1986) bahwa sedikitnya ada dua macam tingkat konflik yang mungkin terjadi, yaitu (1) konflik di dalam tingkatnya yang bersifat ideologis, dan (2) konflik di dalam tingkatnya yang bersifat politis.

Itu sebanya, dinamika konflik dalam realitas kehidupan ini sudah tak bisa dihindari lagi akibat perbedaan kepentingan-kepentingan antar individu atau kelompok masing-masing. Dengan perkartaan lain, tidak perlu mencari-cari konflik atau bahkan menghindari terjadinya konflik, namun bila terjadi konflik harus berani menyelesaikannya. Memang, menghidari konflik sesungguhnya sama saja dengan menumpuk-numpukkan konflik itu sendiri dalam masyarakat. Dalam bahasa Loekman Soetrisno (2003) Menghindar dari konflik akan membuka kesempatan untuk terjadinya frustrasi di kalangan masyarakat yang kemudian pecah menjadi suatu konflik yang destruktif. Konflik yang bersifat destruktif inilah yang harus kita hindari.

Seiring dengan pendapat di atas, konflik pada hakekatnya merupakan fakta sosial yang melekat dalam setiap dimensi kehidupan masyarakat, kendati konflik yang terjadi dalam berbagai lapisan masyarakat senantiasa memiliki derajat dan pola yang berbeda-beda, karena sumber penyebabnya pun tidak sama. Termasuk  friksi-friksi di tingkat elit politik mengisyaratkan bahwa konflik tersebut tak bisa lepas dari kepentingan-kepentingan yang berbeda pula, atau belum adanya titik temunya. Bahkan perilaku politik individu-individu atau kelompok-kelompok baik yang di tingkat elit politik maupun level infrasturktur politik satu sama lain mempunyai hubungan yang relatif sama.

Harus diakui bahwa konflik itu bisa bersifat kontruktif kalau dikelola tanpa kekerasan dan ada pula yang bersifat destruktif manakala dikelola dengan kekerasan. Jadi, memahami konflik adalah merupakan suatu keniscayaan yang mestinya dilembagakan, sehingga konflik yang terjadi dalam pergaulan kehidupan negara bangsa ini mengarah pada strategi perubahan sosial, yakni sebuah konsensus (integrasi sosial) yang berarti dalam tataran empirikya. Keniscayaan memahami konflik sebagai strategi perubahan sosial (integrasi sosial) yang fundamental, merupakan modal utama, agar integrasi sosial yang dibingkai oleh pluralisme sosial atau perbedaan sistem sosial menjadi harapan yang niscaya terjadi.

Dalam pemahaman lain, konflik sosial atau horizontal kendati acapkali menunjukkan   kebingungan yang dilatarbelakangi oleh suku, ras, agama dan antar golongan, secara niscaya tidak bisa diredusir dari adanya ketidakbiasaan mengakui pluralistik sosial dalam pergumulan dan sekaligus  pergaulan kehidupannya, termasuk juga dalam melakoni aktivitas politik. Ketidakbiasaan itu, memang dalam realitas kebangsaan Indonesia (terutama zaman orde baru), sengaja dikerangkeng, agar persoalan pluralistik sosial tidak perlu diperdebatkan dalam kancah kehidupan politik nasional yang membawa dampak yang berarti ketika koridor kekuasaan otoriter terdobrak oleh tuntutan reformasi. Dalam hal ini, kita dapat menyimak konflik horizontal (baik antara masyarakat dengan masyarakat (seperti konflik Poso, Ambon) maupun konflik vertikal seperti Gerakan Aceh Merdeka dengan Negara.

Seiring dengan uraian di atas, Berghe dalam Soleman B. Taneko (1986) menjelaskan bahwa konflik mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut: yaitu sebagai alat untuk memelihara solidaritas; membantu menciptakan ikatan aliansi dengan kelompok lain; mengaktifkan peranan individu yang semula terisolasi; fungsi komunikasi. Dengan adanya konflik disadari atau tidak posisi dan batas kelompok menjadi lebih jelas. Nanum Retzer dalam Soleman B. Taneko (1986) mempunyai pemikiran lain dari teori konflik ini, menurutnya  bahwa teori konflik terlalu mengabaikan keteraturan dan stabilitas yang memang ada dalam masyarakat, serta norma dan nilai-nilai yang sudah ada dalam masyarakat.

Begitu pun, David Lockwood dalam Nasikun (2001) menegaskan bahwa dalam setiap situasi sosial senantiasa mengandung dua hal: yaitu tata tertib sosial, yang bersifat normatif, dan sub-stratum yang melahirkan konflik-konflik. Tata tertib dan konflik dalam masyarakat melekat bersama-sama, tumbuhnya tata tertib sosial atau sistem nilai dalam    masyarakat justru mencerminkan adanya konflik yang bersifat potensial di dalam masyarakat. Stabilitas sosial atau instabilitas sosial dalam masyarakat menggambarkan derajat keberhasilan atau kegagalan dari tata tertib normatif di dalam mengatur kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan.

Ini berarti, dalam bangunan Indonesia “pergolakan” akibat pluralisme sosial tetap belum berakhir, realitas sosial yang majemuk tersebut jelas perlu diberi fungsi yang berarti agar konflik yang menjadi ancaman integrasi sosial menyempit.

Pengelolaan Konflik: Suatu Rekomendasi

Pengelolaan konflik sosial memang dibutuhkan langkah-langkah dalam mengidentifikasi persoalan-persoalan konflik yang terjadi baik di tingkat elit politik maupun pada infrastruktur masyarakat. Menginventarisir dan sekaligus mengidentifikasikannya isu-isu dan data-data yang eksis ada  pada wilayah atau daerah yang sedang berkonflik, yang kamudian, mengidentifikasi tujuan yang sama dengan pertanyaan mendasar mengapa harus menyelesaikan konflik yang ada/ atau sedang terjadi(?) Lalu, menjelaskan nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan yang sedang berkonflik, dengan sasaran mencari persetujuan dan membangun action plan bagi kebutuhan penyelesaian konflik secara damai.

Di dalam masyarakat selalu terdapat dua kategori sosial yaitu mereka yang memiliki otoritas dan mereka yang tidak memiliki otoritas. Dan menurut para penganut pendekatan konflik, kenyataan tersebut di atas         menimbulkan kepentingan-kepentingan yang berlawanan/ berbeda yang pada akhirnya menimbulkan pertentangan dalam masyarakat. Dengan pengertian lain, menunjukkan bahwa pada dasarnya dalam masyarakat dan negara, senantiasa konstan mengandung unsur-unsur perubahan ke arah integrasi sosial baik itu melalui konflik yang dipahami sebagai faktor terjadinya perubahan tersebut maupun konflik bisa menjadi ancaman yang signifikan, kalau memang dipahami dari sudut pandang bahwa dengan konflik “membabibutakan” adanya menghalalkan segala cara atau dengan konflik justru disalahgunakan untuk kepentingan yang sempit dan sesaat seperti dengan mengkampanyekan kebencian dan permusuhan.

Koentjaraningrat dalam Taneko (1986) berpendapat bahwa sumber-sumber untuk konflik antara golongan pada umumnya dalam negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, ada paling sedikit lima macam, yaitu:

  1. Konflik dapat terjadi bila dua kelompok sosial yang berlawanan masing-masing   bersaing dalam hal mendapatkan lapangan mata pencaharian hidup.
  2. Konflik terjadi bila dua kelompok sosial mencoba memaksakan unsur-unsur kebudayaannya.
  3. Pemaksaan konsep-konsep agama pada kelompok sosial yang berbeda agama.
  4. Mendominasi kelompok lain secara politis.
  5. Potensi konflik terpendam ada bila dalam hubungan antar kelompok sosial telah bermusuhan secara adat.

Pengelolaan konflik yang bijak namun adil merupakan keniscayaan yang harus dikelola dengan konstruktif yang tanpa mengabaikan anasir-anasir akar persoalan konflik itu sendiri dalam masyarakat, agar konflik yang destruktif terabaikan oleh karena adanya penyelesaian secara damai dan membumi bagi kelompok yang sedang berkonflik.

Seiring dengan paparan di atas, bentuk-bentuk pengendalian konflik sosial yang paling krusial menurut Nasikun (1985) adalah dengan konsiliasi (conciliation). Pengendalian dengan cara konsiliasi dapat terwujud melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan-keputusan di antara pihak-pihak yang bertentangan. Lembaga-lembaga yang dimaksud dapat berfungsi, harus memenuhi sedikitnya empat hal berikuti:

  1. lembaga-lembaga tersebut harus otonom dengan wewenang untuk mengambil keputusan
  2. kedudukan lembaga-lembaga tersebut harus bersifat monopolistis
  3. peranan lembaga-lembaga tersebut dapat menampung kepentingan yang berlawanan satu sama lain dan mengikat kelompok-kelompok tersebut beserta dengan anggotanya
  4. lembaga-lembaga tersebut harus demokratis, dimana setiap pihak harus didengarkan dan diberi kesempatan yang sama untuk menyatakan pendapat -pendapatnya sebelum keputusan diambil.

Selain adanya lembaga-lembaga seperti yang disebutkan di atas, maka kelompok yang saling bertentangan itu juga harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

  1. masing-masing kelompok menyadari adanya situasi konflik di antara mereka
  2. kelompok sosial yang terlibat dalam konflik harus terorganisir dengan jelas
  3. adanya komitmen untuk mematuhi aturan-aturan permainan tertentu.

Cari pengendalian tersebut disebut dengan mediasi, yaitu dengan menunjuk pihak ketiga sebagai mediator untuk menyelesaikan konflik. Cara ketiga dalam pengendalian konflik yaitu melalui perwasitan (arbitration), dalam hal ini kedua pihak yang berkonflik menerima hadirnya pihak ketiga yang akan mengatur penyelesaian konflik tersebut. Ini berarti, bahwa penyelesaian konflik secara damai mesti dilakukan oleh pihak ketiga/ lembaga yang ditunjuk oleh kedua belah pihak yang sedang berkonflik, agar lembaga atau pihak ketiga tersebut tidak  dicurigai oleh kelompok-kelompok yang sedang bertikai.

Dinamika konflik yang ada pada masyarakat Indonesia, adalah merupakan pengalaman  yang nyata untuk mengelola dinamika konflik tersebut, pertama dan terutama adalah    m e m a h a m i akar persoalan konflik sosial yang terjadi, sehingga penyelesaian konflik atau rekonsiliasi sosial dapat dilakukan dengan proses dialog. Akan tetapi, secara niscaya untuk menjawab kebutuhan dan keinginan kelompok yang sedang berkonflik tersebut dibutuhkan  adanya kesungguhan dari kelompok yang sedang berkonflik, juga adanya kebutuhan akan hidup berdampingan secara damai dan harmonis. Dengan begitu, konstruksi sosial masyarakat Indonesia yang majemuk dapat dibangun dengan adanya interaksi sosial antar kelompok dengan baik. Karenanya, masa depan Indonesia pun tidak luput atau ditentukan oleh hubungan antar kelompok sosial yang ada.

Dengan demikian, untuk menjawab resolusi konflik tiada lain dibutuhkan strategi    memahami kebutuhan/ kepentingan kelompok yang sedang berkonflik. Menurut J. Paul Ladirach y a n g dikutif Chusnul Mar’iyah, proses rekonsiliasi penting untuk dilakukan, yang menyangkut: a) Truth (kebenaran). Adanya pengakuan, transparansi dan kejelasan mengenai persoalan/ issue yang menjadikan kelompok-kelompok tersebut berkonflik. b) justice (keadilan), menyangkut    kesamaan hak-hak yang      dipenuhi. c) mercy ( pemanfaatan). Penerimaan, dukungan, healing, kesabaran.d) peace (perdamaian). Adanya harmoni, kesejahteraan, respek, dsb.

Itu sebabnya, benturan-benturan kepentingan baik antar elit politik maupun antar kelompok masyarakat, mestinya dikelola dengan arif, karena merupakan suatu keniscayaan yang harus diselesaikan dengan baik, tanpa merugikan atau mengorbankan kelomopok yang satu dan menguntungkan kelompok yang lain. Sehingg penyelesaian konflik berada dalam koridor atau konfigurasi dialog secara terbuka dan terus menerus untuk menemukan dan sekaligus mengidentifikasikan kepentngan bersama■

Daftar Pustaka

John Rex, 1985, Analisa Sistem Sosial. Bina Aksara, Jakarta

Lea Jillinek, 1987, Seperti Roda Berputar: Perubahan Sosial SebuahKampung di Jakarta, Jakarta, LP3ES.

Mar’iyah, Chusnul, 2000, Memahami Konflik  dan Pengelolaan Konflik Secara Konstruktif (artikel) dalam Majalah Transformasi, edisi April

Maliki, Zainuddin, 2003, Narasi Agung Tiga Teori Sosial  Hegemonik, LPAM, Surabaya

Nasikun, 1986, Sistem Sosial Indonesia , Fisipol Universitas Gajah Mada

Paul Johnson, Doyle, 1986, Teori Sosiologi Klasik dan Modern (jilid1 & 2), (di Indonesiakan oleh: Robert M.Z. Lawang), Jakarta,Gramedia.

Poloma, Margaret M., 2003, Sosiologi Kontemporer, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Soetrisno, Loekman, 2003, Konflik Sosial: Studi Kasus Indonesia, Tajidu Press,Yogyakarta

Sanderson, Stephen K., 2000, Makro Sosiologi: Sebuah Pendekatan Terhadap Reaslitas Sosial ( edisi Kedu), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Taneko, Soleman B., 1986, Konsepsi Sistem Sosial dan Sistem Sosial Indonesia, Jakarta, CV Fajar Agung.

*) Tulisan ini dimuat pada Jurnal Administratur, Vol. 1, No.1, Agustus 2006. ISSN 1907 – 5502)

Oleh: lskp2m | Agustus 13, 2013

Hubungan Pemerintahan Pusat dan Daerah


Oleh Silahudin

Silahudin

PASANG naik dan surut hubungan pemerintah pusat dan daerah, memang tidak bisa ditampik terkait dengan model pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. 

 

Penyelenggaraan pemerintahan daerah telah menunjukkan dinamikanya masing-masing. UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, dianggap sangat sentralisitis (dalam arti serba pusat); UU nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang lahir diawal reformasi ini, justru dianggap pula lebih desentralistis, sehingga kesan yang terbangun khususnya antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota hubungannya kurang harmonis, bahkan UU No 22 tahun 1999 ini, justru ambivalen, dalam arti di satu sisi UUD RI 1945 menganut sistem pemerintahan presidential, sedangkan dalam UU 22 itu bersifat parlementer, dimana kepala daerah bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahannya kepada DPRD, dan apabila pertanggungjawabannya ditolak oleh DPRD, harus diperbaiki, namun setelah diperbaiki masih ditolak dapat berakibat pada pemberhentian kepala daerah.

 

Dari kacamata historis, lahirnya UU No. 22 /1999 jo UU No. 32 tahun 2004 ini, adanya perubahan yang mendasar dalam hal pemberian kewenangan kepada daerah dibandingkan dengan UU No. 5/1974. Perubahan fundamental dalam pemberian kewenangan yang sangat besar kepada daerah otonom dalam proses dan sekaligus pengambilan keputusan, pembagian kekuasaan secara horizontal antara eksekutif dan legislatif dalam format pemerintahan daerah.

 

Perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tak sebatas pemberian kewenangan, namun derasnya semangat demokratisasi telah membawa gelombang politik yang signifikan dalam hal demokratisasi lokal, yakni pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada). Perubahan dialektika politik, pertama dan terutama dalam pemilihan kepala daerah yang dijalankan di ruang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (baca: UU No. 5/1974 dan UU No.22/1999), dewasa ini (baca UU No. 32/2004), “diserahkan” kepada rakyat di daerahnya masing-masing sebagai perwujudan pelaksanaan demokrasi.

 

Harapan pemilukada langsung, memiliki peran yang sangat strategis dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi lokal, keadilan, pemerataan, kesejahteraan rakyat, dan sekaligus memelihara keutuhan dan hubungan yang serasi dan harmonis antara pemerintah dengan rakyat, Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat.

 

Dalam perspektif politik, pemilukada langsung sebagai perhelatan demokrasi lokal, niscaya merupakan salah satu rangkaian dari proses penataan kehidupan politik negara bangsa Indonesia. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, dinyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Selanjutnya, dalam UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 24 ayat (5) dijelaskan, bahwa Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah itu.

 

Dengan demikian, provinsi ataupun kabupaten/kota berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, pertama kali pada tahun 2005, smenyelenggarakan pemilukada langsung sebagai tonggak sejarah baru dengan memilih langsung gambar pasangan calon oleh rakyat pemilih warga provinsi dan kabupaten/kota daerah masing-masing.

 

Pilkada langsung sebagai amanat konstitusi, tentu saja tidak dapat dilepaskan dari proses penguatan demokrasi lokal dalam mendukung hakikat tujuan otonomi daerah. Otonomi daerah, merupakan implikasi  adanya desentralisasi (politik) sebagai pengejawantahan proses demokratisasi di tingkat lokal. Karena dengan desentralisasi politik diyakini merupakan upaya untuk memperkuat proses pengambilan keputusan oleh masyarakat lokal dalam mengatur kepentingannya sendiri.

 

Seiring dengan perjalanan waktu, tampak masih memperlihatkan ketidakharmonisan dalam hubungan pemerintahan (entah itu hubungan antara pemerintah pusat dengan provinsi maupun kabupaten/kota). Dalam bahasa lain, sejatinya hubungan pemerintah pusat dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) seperti apa? Dan bagaimana proses perwujudannya? Lalu, apakah terkait tidaknya dengan bentuk negara (kesatuan dan federal) dalam hal pembangian kewenangan itu?

 

Bila kita berbicara hubungan pemerintah pusat dan daerah, sesungguhnya dapat dilihat pula bagaimana pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah itu. Pembagian kewenangan itu berkelindan dengan hubungan antar pemerintahan. Itu sebabnya, membedah dan sekaligus melacak pembagian kewenangan dalam perspektif bentuk negara tampaknya tidak bisa dihindari. Pilihannya apakah kita akan membagi habis atau sebagian kewenangan pemerintahan itu atau seperti apa ?. Oleh karena itu, dalam perspektif otonomi daerah, memang tidak ada desentralisasi yang seratus persen dan begitupun sentralisasi yang seratus persen.

 

Lalu seperti apa bentuk ideal hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka mewujudkan cita-cita negara bangsanya? Tentu di sini tidak dapat mengabaikan dampak-dampak dari pembagian kewenangan tersebut, baik dampak eskternal maupun internal pembagian kewenangan (kekuasaan) itu. Dalam pemahamannya, pembagian kewenangan tersebut bukan berarti semata-mata kewenangan an sich, dan membabi buta dalam menjalankannya, akan tetapi kewenangan itu pun harus melihat dampak dari pelaksanaannya. Sehingga dalam hubungan pembagian kewenangan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota menjadi harmonis serta tidak mengorbankan kepentingan rakyat.

Sumber: tulisan ini dimuat di INILAH KORAN, Sabtu, 30 Maret 2014 

 

 


SilahudinOleh Silahudin

 

PERSOALAN koalisi dalam kepolitikan kontemporer Indonesia adalah merupakan persoalan yang menjadi agenda bersama. Menjadi agenda bersama, oleh karena pemilu di era refomasi (1999, 2004 dan 2009) tidak ada satupun partai politik yang menang secara mayoritas absolut.

Pemilu 2009 pun yang diikuti dengan multipartai, yang dimenangkan oleh Partaai Demokrat, hanya keluar sebagai pemenang pemilu (suara terbanyak pertama) di antara partai politik lainnya. Itulah sebabnya, koalisi menjadi suatu keniscayaan dalam pergumulan kehidupan politik negara bangsa dalam membentuk pemerintahan baru.

Babak baru kepolitikan nasional ini, menjadi tantangan bagi partai politik yang melakukan koalisi untuk menjalankan pemerintahan koalisinya berjalan dengan kondusif atau tidaknya. Era baru kepolitikan Indonesia dengan kabinet koalisinya, tak ayal lagi harus mempunyai arah yang jelas, sehingga koalisi yang dilakukan oleh beberapa partai politik tersebut secara niscaya mempunyai arah dan tujuan yang jelas.

Seiring dengan terpiiihnya Susilo Bambang Yudoyono (SBY) pada pemilu presiden 2009 dengan perolehan suara 60 persen lebih, maka Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II pun terbentuk berdasarkan koalisi partai-partai (Partai Demokrat, Partai Golkar, PKS, PAN, PKB, dan PPP). Artinya, Pemerintahan SBY ini didukung oleh 75,54% partai politik yang duduk di parlemen.

Jadi, dalam pemerintahan Presiden SBY, sesungguhnya telah terbentuk partai utama dalam pemerintahannya dengan mayoritas mutlak. Memang, proses koalisi tidak begitu saja terjadi, namun beberapa pertimbangan utama pun secara niscaya dilakukan dan diperhatikan Paling tidak, pertama, kesamaan visi bagi mekanisme penyelenggaraan roda pemerintahan, menjadi identitas koalisi partai politik yang melakukan koalisi mesti dipertahankan.

Persoalannya, idealisasi koalisi tersebut, untuk mengakomodir secara representatif terhadap kekuatan-kekuatan politik yang riil dalam parlemen, artinya, koalisi permanent yang ditopang di dalam dukungan politik mayoritas, atau sebaliknya, sekadar koalisi “prematur” yang disandarkan pada pemilihan presiden semata?

Kedua, koalisi bisa terjadi, tidak hanya ada dalam dataran ideologi yang sama, namun atas pertimbangan kepentingan jabatan politik pun kerapkali tak bisa diabaikan dalam dunia nyata politik tersebut. Kesamaan visi ideologinya sekadar “tameng” saja, dan tidak menjadi pertimbangan mendasar, karena di dalam logika koalisi sekecil apapun, bargaining politik tak bisa diabaikan, kendati tidak secara terus terang mencuat kepermukaan.

Dengan kata lain, persoalan koalisi adalah persoalan tawar-menawar jabatan politik dari partai politik yang melakukan koalisi untuk menjadi partai utama dalam pemerintahan. Itu sebabnya, power sharing (pembagian kekuasaan) di antara partai politik yang melakukan koalisi tersebut sangat tidak mungkin dihindari, bahkan itu bisa menjadi keniscayaan. Distribusi kekuasaan yang seimbang dan adil itulah keharusan yang tak bisa diabaikan dalam kabinet koalisinya, agar koalisi tersebut berjalan dengan “ideal”. Satu sama lainnya tidak saling menjatuhkan karena dasar egoeisme politiknya.

Kecenderungan alasan-alasan seperti itulah, koalisi partai politik sebenarnya untuk membentuk apa yang disebut dengan partai utama dalam membentuk dan sekaligus menjalankan roda pemerintahan yang kondusif. Kendati memang kesamaan visi dan keterbukaan platform-nya merupakan awal menuju koalisi yang benar-benar menjadi partai utamanya, sehingga mekanisme pergumulan kehidupan politik negara bangsanya yang dikelola oleh kabinet koalisi tersebut ada dalam konstatasi yang relatif efektif untuk melakukan koordinasi pemerintahan.

Koalisi itu ada karena adanya kepentingan yang sama dalam jabatan politik tersebut, sehingga dalam hal ini, distribusi kekuasaan yang adil menjadi penting. Namun juga koalisi itu bisa berjalan dengan efektif, bila memang egoisme politik dari partai politik yang melakukan koalisi tersebut disimpan rapih-rapih, dikarenakan yang menjadi sandaran pentingnya bukan kepentingan golongan/kelompoknya, namun kepentingan rakyat banyak dalam meningkatkan kesejahteraannya. Dalam bahasa lain, program-program pemerintahan koalisi tersebut berjalan dengan efektif.

Rangkaian koalisi merupakan awal yang bisa signifikan, bisa pula sebaliknya. Koalisi bisa signifikan, bila pergumulan kehidupan politik negara bangsa berjalan dengan demokratis di mana kesamaan hak dan adanya keadilan berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga percaturan politik nasional berjalan dalam koridor yang inklusif. Itu sebabnya, keadilan dalam perpolitikan adalah menjadi anjakan penilaian yang representatif dan substantif. Begitu pun sebaliknya, koalisi bisa berjalan tidak signifikan, kalau memang koalisi itu mengulang kembali mekanisme politik Indonesia dalam ranah yang mengiris hati rakyat. Dalam arti, tuntutan-tuntutan dan aspirasi rakyat banyak “terjegal” oleh kepentingan koalisi semata, karena semata-mata taktik untuk memeroleh dan mempertahankan kepentingan kekuasaannya.

Kabinet multipartai pimpinan Presiden SBY di dalam menginjak dua tahun pemerintahannya, justru disadari diakui atau tidak, terdominasi oleh hiruk pikuk pemerintahannya, seperti akhir-akhir ini kasus korupsi yang terjadi di Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), tentu saja telah menggoyahkan roda pemerintahan ini. Di samping itu pula, jauh-jauh hari sebelumnya, instruksi-instruksi Presiden SBY 50 persen tidak berjalan atau dijalankan oleh para pembantunya. Hal ini menunjukkan bahwa KIB II ini, tidak berjalan efektif dalam melaksanakan program-program yang telah ditentukan.

Memang, dari perjalanan pemerintahannya SBY, wacana reshuffle kabinet pun terus muncul, apalagi ketika kasus di dua kementerian tersebut mengemuka, maka isu perombakan kabinet semakin kencang kepermukaan. Waktu dua tahun pemerintahan yang dipimpin Presiden SBY, tampaknya menjadi momentum untuk melakukan perombakan kabinet. Oleh karena momentum ini kalau tidak dimanfaatkan secara optimal oleh Presiden SBY, maka secara hitungan waktu perjalanan pemerintahannya tinggal tiga tahun lagi, sesungguhnya akan kehilangan peluang di dalam menjalankan program-program pemerintahan yang efektif, terutama dengan agenda pemberantasan korupsi sebagai salah satu janjinya.

Perombakan kabinet, merupakan hak prerogratif Presiden di dalam sistem pemerintahan presidential. Presiden SBY tentu saja dapat menjalankan politik kewenangannya di dalam sistem pemerintahan tersebut, sejak semula tidak akan berani melepaskan diri dari partai-partai yang sudah berkoalisi selama ini. Oleh karena koalisi partai dalam pemerintahannya itu secara sadar merupakan bagian tak terpisahkan dukungan politiknya. Paling tidak dalam perompakan kabinet tersebut, Presiden SBY hanya mengganti orang-orang partai berkoalisi dengan orang-orang partai pula, atau kecenderungan lainnya adalah memindahkan posisi semula ke pos baru.

Jadi, apapun yang diputuskan Presiden SBY dalam perombakan kabinet, sejatinya kabinet multipartai ini, menanggalkan egosime politik partai politiknya masing-masing, dan menjalankan program pemerintahan agar berjalan dengan efektif. Koalisi dengan pembagian jabatan politik yang adil, merupakan konsekuensi politis adanya koalisi tersebut. Namun, titik tolak koalisi partai politik mesti mempunyai relevansinya yang sangat kuat bagi penghidupan representatif rakyat Negara bangsa Indonesia.

*dimuat di Bandung Ekspres, Senin, 3 Oktober 2011
 

 

 

Lskp2m's Blog

SilahudinOleh Silahudin

 

PERSOALAN koalisi dalam kepolitikan kontemporer Indonesia adalah merupakan persoalan yang menjadi agenda bersama. Menjadi agenda bersama, oleh karena pemilu di era refomasi (1999, 2004 dan 2009) tidak ada satupun partai politik yang menang secara mayoritas absolut.

Pemilu 2009 pun yang diikuti dengan multipartai, yang dimenangkan oleh Partaai Demokrat, hanya keluar sebagai pemenang pemilu (suara terbanyak pertama) di antara partai politik lainnya. Itulah sebabnya, koalisi menjadi suatu keniscayaan dalam pergumulan kehidupan politik negara bangsa dalam membentuk pemerintahan baru.

Babak baru kepolitikan nasional ini, menjadi tantangan bagi partai politik yang melakukan koalisi untuk menjalankan pemerintahan koalisinya berjalan dengan kondusif atau tidaknya. Era baru kepolitikan Indonesia dengan kabinet koalisinya, tak ayal lagi harus mempunyai arah yang jelas, sehingga koalisi yang dilakukan oleh beberapa partai politik tersebut secara niscaya mempunyai arah dan tujuan yang jelas.

Seiring dengan terpiiihnya Susilo Bambang Yudoyono (SBY) pada pemilu presiden 2009 dengan perolehan suara…

Lihat pos aslinya 811 kata lagi


SilahudinOleh Silahudin

 

PERSOALAN koalisi dalam kepolitikan kontemporer Indonesia adalah merupakan persoalan yang menjadi agenda bersama. Menjadi agenda bersama, oleh karena pemilu di era refomasi (1999, 2004 dan 2009) tidak ada satupun partai politik yang menang secara mayoritas absolut.

Pemilu 2009 pun yang diikuti dengan multipartai, yang dimenangkan oleh Partaai Demokrat, hanya keluar sebagai pemenang pemilu (suara terbanyak pertama) di antara partai politik lainnya. Itulah sebabnya, koalisi menjadi suatu keniscayaan dalam pergumulan kehidupan politik negara bangsa dalam membentuk pemerintahan baru.

Babak baru kepolitikan nasional ini, menjadi tantangan bagi partai politik yang melakukan koalisi untuk menjalankan pemerintahan koalisinya berjalan dengan kondusif atau tidaknya. Era baru kepolitikan Indonesia dengan kabinet koalisinya, tak ayal lagi harus mempunyai arah yang jelas, sehingga koalisi yang dilakukan oleh beberapa partai politik tersebut secara niscaya mempunyai arah dan tujuan yang jelas.

Seiring dengan terpiiihnya Susilo Bambang Yudoyono (SBY) pada pemilu presiden 2009 dengan perolehan suara 60 persen lebih, maka Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II pun terbentuk berdasarkan koalisi partai-partai (Partai Demokrat, Partai Golkar, PKS, PAN, PKB, dan PPP). Artinya, Pemerintahan SBY ini didukung oleh 75,54% partai politik yang duduk di parlemen.

Jadi, dalam pemerintahan Presiden SBY, sesungguhnya telah terbentuk partai utama dalam pemerintahannya dengan mayoritas mutlak. Memang, proses koalisi tidak begitu saja terjadi, namun beberapa pertimbangan utama pun secara niscaya dilakukan dan diperhatikan Paling tidak, pertama, kesamaan visi bagi mekanisme penyelenggaraan roda pemerintahan, menjadi identitas koalisi partai politik yang melakukan koalisi mesti dipertahankan.

Persoalannya, idealisasi koalisi tersebut, untuk mengakomodir secara representatif terhadap kekuatan-kekuatan politik yang riil dalam parlemen, artinya, koalisi permanent yang ditopang di dalam dukungan politik mayoritas, atau sebaliknya, sekadar koalisi “prematur” yang disandarkan pada pemilihan presiden semata?

Kedua, koalisi bisa terjadi, tidak hanya ada dalam dataran ideologi yang sama, namun atas pertimbangan kepentingan jabatan politik pun kerapkali tak bisa diabaikan dalam dunia nyata politik tersebut. Kesamaan visi ideologinya sekadar “tameng” saja, dan tidak menjadi pertimbangan mendasar, karena di dalam logika koalisi sekecil apapun, bargaining politik tak bisa diabaikan, kendati tidak secara terus terang mencuat kepermukaan.

Dengan kata lain, persoalan koalisi adalah persoalan tawar-menawar jabatan politik dari partai politik yang melakukan koalisi untuk menjadi partai utama dalam pemerintahan. Itu sebabnya, power sharing (pembagian kekuasaan) di antara partai politik yang melakukan koalisi tersebut sangat tidak mungkin dihindari, bahkan itu bisa menjadi keniscayaan. Distribusi kekuasaan yang seimbang dan adil itulah keharusan yang tak bisa diabaikan dalam kabinet koalisinya, agar koalisi tersebut berjalan dengan “ideal”. Satu sama lainnya tidak saling menjatuhkan karena dasar egoeisme politiknya.

Kecenderungan alasan-alasan seperti itulah, koalisi partai politik sebenarnya untuk membentuk apa yang disebut dengan partai utama dalam membentuk dan sekaligus menjalankan roda pemerintahan yang kondusif. Kendati memang kesamaan visi dan keterbukaan platform-nya merupakan awal menuju koalisi yang benar-benar menjadi partai utamanya, sehingga mekanisme pergumulan kehidupan politik negara bangsanya yang dikelola oleh kabinet koalisi tersebut ada dalam konstatasi yang relatif efektif untuk melakukan koordinasi pemerintahan.

Koalisi itu ada karena adanya kepentingan yang sama dalam jabatan politik tersebut, sehingga dalam hal ini, distribusi kekuasaan yang adil menjadi penting. Namun juga koalisi itu bisa berjalan dengan efektif, bila memang egoisme politik dari partai politik yang melakukan koalisi tersebut disimpan rapih-rapih, dikarenakan yang menjadi sandaran pentingnya bukan kepentingan golongan/kelompoknya, namun kepentingan rakyat banyak dalam meningkatkan kesejahteraannya. Dalam bahasa lain, program-program pemerintahan koalisi tersebut berjalan dengan efektif.

Rangkaian koalisi merupakan awal yang bisa signifikan, bisa pula sebaliknya. Koalisi bisa signifikan, bila pergumulan kehidupan politik negara bangsa berjalan dengan demokratis di mana kesamaan hak dan adanya keadilan berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga percaturan politik nasional berjalan dalam koridor yang inklusif. Itu sebabnya, keadilan dalam perpolitikan adalah menjadi anjakan penilaian yang representatif dan substantif. Begitu pun sebaliknya, koalisi bisa berjalan tidak signifikan, kalau memang koalisi itu mengulang kembali mekanisme politik Indonesia dalam ranah yang mengiris hati rakyat. Dalam arti, tuntutan-tuntutan dan aspirasi rakyat banyak “terjegal” oleh kepentingan koalisi semata, karena semata-mata taktik untuk memeroleh dan mempertahankan kepentingan kekuasaannya.

Kabinet multipartai pimpinan Presiden SBY di dalam menginjak dua tahun pemerintahannya, justru disadari diakui atau tidak, terdominasi oleh hiruk pikuk pemerintahannya, seperti akhir-akhir ini kasus korupsi yang terjadi di Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), tentu saja telah menggoyahkan roda pemerintahan ini. Di samping itu pula, jauh-jauh hari sebelumnya, instruksi-instruksi Presiden SBY 50 persen tidak berjalan atau dijalankan oleh para pembantunya. Hal ini menunjukkan bahwa KIB II ini, tidak berjalan efektif dalam melaksanakan program-program yang telah ditentukan.

Memang, dari perjalanan pemerintahannya SBY, wacana reshuffle kabinet pun terus muncul, apalagi ketika kasus di dua kementerian tersebut mengemuka, maka isu perombakan kabinet semakin kencang kepermukaan. Waktu dua tahun pemerintahan yang dipimpin Presiden SBY, tampaknya menjadi momentum untuk melakukan perombakan kabinet. Oleh karena momentum ini kalau tidak dimanfaatkan secara optimal oleh Presiden SBY, maka secara hitungan waktu perjalanan pemerintahannya tinggal tiga tahun lagi, sesungguhnya akan kehilangan peluang di dalam menjalankan program-program pemerintahan yang efektif, terutama dengan agenda pemberantasan korupsi sebagai salah satu janjinya.

Perombakan kabinet, merupakan hak prerogratif Presiden di dalam sistem pemerintahan presidential. Presiden SBY tentu saja dapat menjalankan politik kewenangannya di dalam sistem pemerintahan tersebut, sejak semula tidak akan berani melepaskan diri dari partai-partai yang sudah berkoalisi selama ini. Oleh karena koalisi partai dalam pemerintahannya itu secara sadar merupakan bagian tak terpisahkan dukungan politiknya. Paling tidak dalam perompakan kabinet tersebut, Presiden SBY hanya mengganti orang-orang partai berkoalisi dengan orang-orang partai pula, atau kecenderungan lainnya adalah memindahkan posisi semula ke pos baru.

Jadi, apapun yang diputuskan Presiden SBY dalam perombakan kabinet, sejatinya kabinet multipartai ini, menanggalkan egosime politik partai politiknya masing-masing, dan menjalankan program pemerintahan agar berjalan dengan efektif. Koalisi dengan pembagian jabatan politik yang adil, merupakan konsekuensi politis adanya koalisi tersebut. Namun, titik tolak koalisi partai politik mesti mempunyai relevansinya yang sangat kuat bagi penghidupan representatif rakyat Negara bangsa Indonesia.

*dimuat di Bandung Ekspres, Senin, 3 Oktober 2011
 

Oleh: lskp2m | Juni 12, 2011

Raker Komisi X DPR RI Dengan Kemenbudpar RI


RAKER KOMISI X DPR RI DENGAN MENBUDPAR RI
RABU, 8 JUNI 2011 (PUKUL 10.30 – 13.15)
PIMPINAN RAPAT PROF. DR. H. MAHYUDIN NS, SP., OG (K)

KEPUTUSAN
1. Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Kemenbudpar RI dan RAPBN TA 2012, Komisi X DPR RI memberikan catatan sbb:
i. Mendorong program pembinaan bahasa daerah agar lebih diperhatikan sebagai upaya pembinaan bahasa daerah yang diamanatkan oleh Pasal 42 ayat 91) UU No. 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan lambing Negara, serta Lagu kebangsaan. Untuk itu Kemenbudpar RI perlu melakukan koordinasi dengan Kemdiknas RI dan Kemdagri RI.
ii. Mendorong agar produksi perfilman nasional selain memenuhi target jumlah, namun perlu diperhatikan juga dari sisi pembangunan karakter, serta menumbuhkan animo masyarakat sesuai dengan amanat UU No. 33 tahun 2009 tentang Perfilman.
iii. Mendorong program revitalisasi museum dalam rangka mewujudkan amanat UU No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
iv. Mendorong kemenbudpar RI agar meningkatkan kinerjanya dan melakkan langkah-langkah strategis untuk menangani permasalahan dan sarana pembangunan pariwisata, termasuk pula melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga lain dalam percepatan pembangunan infrastruktur.
v. Mendorong pelaksanaan program/kegiatan pembentukan karakter bangsa melalui media seni dan budaya secara lebih sungguh-sungguh.

2. Komisi X DPR RI dan menbudpar RI sepakat akan mengadakan RDP dengan masing-masing Satker dalam waktu dekat dengan agenda pembahasan RKP Kemenbudpar RI sebagai acuan penyusunan RKA/KL RAPBN TA 2012 berdasarkan Renstra dan RKP Pemerintah. Sebelum mengadakan RDP, Komisi X DPR RI dan Menbudpar RI sepakat akan melakukan lokakarya dalam rangka pendalaman renstra 2010-2014.

Oleh: lskp2m | Mei 25, 2011

“Telenovela” Kebangsaan


Oleh Silahudin

PERSOALAN kehidupan politik akhir-akhir, tampak semakin dihiasi oleh manuver-manuver politik yang mengabaikan kepentingan bangsa secara luas. Serangkaian persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia, entah itu persoalan kemiskinan, kekerasan, rasa aman dan lain sejenisnya semakin terbengkalai untuk teratasi. Mereka berada dalam realitas kehidupan kita sehari-hari, namun sesungguhnya persoalan-persoalan tersebut seakan-akan telah menjadi “teman sejati” atau memang sengaja terbengkalai akibat terkalahkan oleh kepentingan “matematis” kepentingan kelompok.

Bangunan sistem politik nasional, terjangkiti oleh kepentingan pragmatis “kedaulatan” kelompok. Bahkan diakui atau tidak kepentingan kelompok dalam dinamika kepolitikan nasional semakin kasat mata. Sehingga nation building yang merupakan keniscayaan dalam kehidupan politik negara bangsa ini, berada di persimpangan jalan, karena memang tervirusi oleh kepentingan-kepentingan yang menyebabkan semakin terabaikannya makna kebangsaan tersebut.

Reformasi yang telah bergulir sejak tahun 1998 hingga kini seakan-akan telah mati suri, karena misi yang diembannya nyaris tak terdengar lagi dalam tataran empirik kehidupan politik negara bangsa ini. Karena secara niscaya misi reformasi ini sedang mengalami atau memang sengaja “dimatikan” oleh kekuatan-kekuatan politik yang tidak setuju dengan gerakan reformasi.

***

FAHAM kebangsaan merupakan ‘anak sah’ dalam ruang lingkup dialektika kehidupan bernegara dan berbangsa. Ia harus senantiasa melekat dalam koridor dinamika pergumulan dan peradaban bangsanya. Namun demikian, tampaknya pergulatan kebangsaan (nasionalisme) Indonesia dewasa ini sedang “sakit”, sehingga krisispun menimpanya. Dengan perkataan lain, kebangsaan negara bangsa ini berada di persimpangan jalan, sehingga dianggap tidak aktual dan relevan lagi dengan kondisi global.

Perlu disadari tuntutan reformasi sesungguhnya berada dalam peradaban nasionalisme. Bangkitnya kesadaran lapisan masyarakat menuntut reformasi dalam segenap kehidupan negara bangsa ini, tiada lain “disinari” oleh akumulasi ketidakpuasan atas sikap-sikap para penyelenggara negara dan pemerintahan. Sehingga keinginan menata kehidupan politik negara bangsa berada dalam ranah empirik yang kondusif tak bisa diabaikan. Bahkan hal itu merupakan keniscayaan tuntutan kebangsaannya.

Itu sebabnya, reformasi kebangsaan memiliki makna substantif, tidak artifisial bagi kepentingan bersama, karena bangkitnya nasionalisme tersebut merupakan bagian integral dalam penjelajahan kesadaran kebangsaannya. Bingkai-bingkai fundamental yang menghiasi faham kebangsaan, baik secara faktual historis maupun kekiniannya, justru harus ditempatkan pada focus of interest kepentingan bagi sebauh negara bangsanya.

Dalam arti, adanya konfigurasi keterbukaan secara politik, ekonomi dan sosial budaya agar percaturan itu semua tidak diskriminatif, melaikan inklusif. Dikarenakan pembangunan bangsa selama ini telah membuktikan bahwa teknologi pembangunan dalam pelbagai segmen kehidupan tidak menyentuh kepentingan rakyat banyak, justru yang menonjol adalah kepentingan “kedaulatan” kelompok. Yaitu dengan adanya kubang kesenjangan secara politik, ekonomi, hukum bahkan adanya dominasi subordinasi sosial budaya.

Pelacakan tatanan politik kebangsaan dengan dimensi pembangunan yang berpijak dan berorientasi kepada pemerataan, atau teknologi pembangunan berwajah keadilan sosial, secara niscaya merupakan agenda reformasi kebangsaan Indonesia. Pemerataan atau pembangunan berwajah keadilan sosial, tidak harus ditakuti, justru secara niscaya menjadi rujukan yang intrinsik dalam menjawab tuntutan reformasi kebangsaan ini.

Hasil-hasil pembangunan hanya dinikmati oleh sekelompok kecil, sedangkan rakyat banyak berada dalam wilayah kehidupan yang dikorbankan. Dan disadari atau tidak akibat kenyataan ini, ketimpangan dan kecemburuan entah itu secara perorangan, kelompok dan teritorial tak bisa dielakkan dengan adanya goncangan disintegrasi bangsa, dengan berbagai gerakannya.

Dengan demikian, perlu disadari bahwa krisis yang menimpa kita membutuhkan reformasi kebangsaan yang benar-benar menyentuh kepentingan rakyat banyak. Tanpa menyadari kepentingan tersebut, krisis kepercayaan rakyat terhadap penyelenggara negara dan roda pemerintahan akan senantiasa menjadi bumerangnya.

Hakekat reformasi kebangsaan mesti terus menerus mengikis dinamika kehidupan politik negara bangsa yang diskriminatif, agar eksistensi sebuah negara bangsa ini tidak kehilangan jatidirinya. Reformasi kebangsaan tidak riskan dengan kepentingan pembaharuan dan perubahan politik yang demokratis. Untuk itu berarti faham kebangsaan Indonesia sesungguhnya nation building yang berada dalam ranah dan sekaligus kehidupan politik yang inklusif. Agar solidaritas sebangsa dan senegara yang merupakan keniscayaan dapat diwujudnyatakan dalam dinamika tataran pergaulan dan pergumulan kehidupan politik negara bangsa ini.**

 Dimuat di Tribun Jabar, 18 Mei 2011

Oleh: lskp2m | Maret 28, 2011

Kontribusi Parpol Dalam Merajut Demokratisasi


Oleh Silahudin

NYARIS tak dapat terbayangkan, entah apa jadinya, manakala kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, tanpa keberadaan institusi-institusi infrastruktur kemasyarakatan, termasuk partai politik. Aneka institusi tersebut pada hakekatnya berperan dan berfungsi guna menjembatani pluralisme aspirasi dan kepentingan-kepentingan masyarakat.

Meskipun begitu, yang patut menjadi pertimbangan ialah derajat keterlibatannya dalam mengembangkan budaya politik demokrasi. Karena bagaimanapun, peran lembaga-lembaga tersebut memiliki implikasinya bagi perjalanan politik negeri ini. Belakangan ini, eksistensi partai politik tengah dibayang-bayangi oleh perubahan dan pembaharuan, yakni masalah keterbukaan, demokratisasi, dan hak-hak asasi manusia.

Dengan terminologi lain, profil parpol dalam menggenjot eksistensinya, senantiasa dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan faksi-faksi yang berada di sekelilingnya. Termasuk berbagai kelompok kepentingan yang secara eksplisit maupun implisit tidak menyatakan keterlibatannya pada partai politik.

Dengan demikian, campur tangan kekuatan-kekuatan yang real pada masyarakat dan negara, mempunyai ruang gerak yang signifikan dalam menata bangunan politik. Sungguh pun begitu, parpol dirangsang untuk mengembangkan kualitas peran dan fungsinya pada dataran empirik.

Artinya, gegap gempita isu yang terlontar senantiasa harus mendapat perhatian orsospol karena mereka memikul fungsinya sebagai pelaku sosialisasi, pendidikan, komunikasi, dan rekruitmen politik, di samping artikulasi dan agregasi kepentingannya.         Persenyawaannya, niscaya mendapat dorongan dan dukungan dari semua kekuatan. Entah itu dari suprastruktur politik maupun infrastruktur politik.

Parpol Vis a Vis Kelompok Kepentingan

Memang sudah merupakan fakta, bahwa pada platform politik nasional negeri ini demokrasi menjadi alternatif pilihan dalam format kepolitikannya. Karena demokrasi selalu diklaim sebagai satu norma. (Afan Gaffar dalam Profil Budaya Politik Indonesia, 1991).

Bermunculannya kelompok-kelompok kepentingan, mengisyaratkan lembaga-lembaga demokrasi semakin kondusif untuk menjembatani kebhinekaan aspirasi dan tingkah laku politik masyarakat. Maka oleh karena itu, kelompok-kelompok kepentingan, secara substansial merupakan bagian dari aspirasi yang sedang mencari penyelesaian, meskipun tidak harus dituruti secara individual.

Kepentingan individual bukan satu-satunya yang mesti diprioritaskan pada cakrawala sistem mekanisme politik Indonesia. Akan tetapi, agregasi kepentingan merupakan sarana terjadinya konsensus dalam mendukung kebijaksanaan umum tertentu yang harus diubah menjadi hasil-hasil sistem.

Dalam teori struktural fungsional, agregasi kepentingan diperlukan sebagai salah satu fungsi-fungsi dasar masukan yang dilaksanakan dalam suatu sistem politik.

Bagaimana dengan eksistensi partai politik yang secara formal melakonkan artikulasi kepentingannya dalam periode lima tahunan?

Simultan dengan kenyataan tersebut, suprasturktur politik lebih akomodatif lagi terhadap gejolak-gejolak aspirasi dan tingkah laku politik dari sektor input. Karena di balik itu semua, persenyawaannya, adanya political will suprastruktur politik, meramui artikulasi atau agregasi kepentingan pada sistem mekanisme politik yang lebih demokratis.

Neraca Demokratisasi

Rentetan aspirasi demokrasi telah menampakkan kesungguhan, dilakonkan kelompok-kelompok kepentingan. Dan oleh karena itu, kontribusi lembaga-lembaga demokrasi senantiasa amat diperlukan. Kebutuhan itu, niscaya paralel dengan tuntutan kualitas keterbukaan lembaga-lembaga tersebut dan masyarakatnya. Sementara suasana keterbukaan yang sehat dan dinamis sudah terbit, malah ia sekaligus merupakan prasyarat proses percepatan demokratisasi.

Memang gelombang ke arah demokratisasi sedang menjadi kajian, kendati masih dalam proses merangkak. Namun aspirasi dan tingkah lalu politik masyarakat, sinyalnya sudah mulai bertambah untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita.

Secara demikian, kekuatan lembaga-lembaga itu memiliki kepastian mengembangkan nilai-nilai dan budaya politik dmeokrasi. Keterkaitan komitmen senantiasa serentak untuk mendemokratisasikan lembaga-lembaga demokrasi. Dan itu merupakan conditio sine qua non sebagai langkah- percepatan demokratisasi yang dikehendakinya.

Sungguhpun demikian, yang harus diapresiasi ialah seberapa jauh komitmen saling mengontrol di antara lembaga-lembaga demokrasi. Sebab secara obyektif, demokrasi menghendaki mekanisme check and balance pada mekanisme politik. Lembaga-lembaga tersebut jelas dibutukan untuk mengimbangi suasana kehidupan sistem mekanisme politik yang lebih demokratis.

Catatan Penutup

Alfian (1991) mengemukakan, memang betul bahwa suasana keterbukaan atau peningkatan kualitas demokrasi mengandung apa yang disebut risiko politik. Kalau kita khawatir atau takut mengambil risiko, maka proses pembaruan atau pembangunan itu akan menjadi macet atau mandeg.

Sungguhpun begitu, patut direlokasi  agar pembaruan atau pembangunan itu bermasalahat bagi bangunan politik kita. Jadi, perlu ada ketulusan dari kedua belah pihak.  Suprastruktur politik perlu mengayomi aspirasi-aspirasi dan tingkah laku politik yang heterogen pada masyarakatnya. Dan di pihak lain, sektor input pun bisa mengembangkan arus percepatan demokratisasinya dengan rasional, sehingga kehidupan bersama menjadi senantiasa baik.**

* Tulisan ini, dimuat di Mingguan Simponi, Edisi 20 Oktober 1993

Oleh: lskp2m | Maret 28, 2011

Menyoroti Kinerja Reformasi Polri


Oleh Silahudin
Dosen STIA Bagasasi Bandung

DORONGAN objektif maupun subjektif terhadap kinerja Polri, tampaknya tak henti-hentinya disuarakan oleh berbagai kalangan, agar menjadi Polri yang profesional, mandiri, dan memberikan pelayanan yang memuaskan terhadap publik. Hal itu menjadi kerinduan publik yang tidak bisa diabaikan oleh Polri di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
Oleh karena, selama ini hujatan-hujatan yang acapkali (kalau tidak selalu) muncul, Polri dianggap tidak peka terhadap kemauan publik, bahkan secara kultur Polri masih elitis, dan cenderung mementingkan kelompoknya (baca: institusinya) dengan tidak mudahnya diakses oleh publik atas segala kebijakannya. Bahkan, diakui atau tidak, terungkapnya makelar kasus yang melibatkan oknum kepolisian dalam kasus korupsi oleh pegawai pajak Gayus HP. Tambunan, secara niscaya telah memberi bukti anggapan publik, bahwa Polisi masih jauh dari visi dan misi yang dipatrikan oleh institusinya sendiri.
Lalu persoalannya, bagaimanakah dengan merenda reformasi birokrasi Polri selama ini? Grand strategy reformasi Polri, sebagai titik pijak pemulihan kepercayaan publik, sejatinya tidak hanya sekadar lip service yang tidak membumi terhadap persoalan-persoalan yang sesungguhnya terjadi di lembaga tersebut. Kepercayaan publik, sesungguhnya merupakan energi bagi Polri dalam menjalankan segenap tugas dan fungsinya. Tanpa adanya kepercayaan, apapun yang dijalankannya senantiasa “tersandera” citra buruk yang menimpanya.
Nyaris berada pada titik nadir krisis kepercayaan publik terhadap Polri, tentu saja menjadi tantangan tersendiri dalam merajut dan melaksanakan kinerjanya, dengan senantiasa tak bosen-bosen melangkah memperbarui dirinya, sebagaimana terintrodusir dalam tahap pertama reformasi Polri, yaitu trust building. Mendapat dukungan dan kepercayaan publik yang signifikan atas eksistensi Polri sebagai lembaga yang establish.
Memang, trust building sebagai agenda pembenahan Polri tahap pertama, patut dikritisi sudah sejauhmana dipahami dan terinternalisasi pada semua lapisan di tubuh kepolisian (?), oleh karena tanpa dipahami dan terinternalisasi, sangat sulit melangkah ke tahap berikutnya. Dalam bahasa lain, membangun kepercayaan masyarakat menuju Polri yang mandiri, profesisonal dan dapat dukungan publik tentu saja patut dikembalikan lagi kepada kepolisian waktu ini.
Tahap pertama ini, bila ditengok secara agenda yang dijadwalkan sudah berakhir di tahun 2009. Padahal, tahap pertama tersebut merupakan serangkaian keberlanjutan tahap-tahap berikutnya, yaitu tahap partnership building (membangun kemitraan) dan strive for exellence. Sementara, goncangan di akhir-akhir tahap pertama, justru menjadi perhatian publik dengan terbongkarnya makelar kasus seperti disebutkan di atas.
Kasus tersebut, memang tidak arif dijadikan satu-satunya sebagai kegagalan, namun paling tidak, karena kasus tersebut mendapat perhatian yang massif dari semua elemen masyarakat, sehingga hal itu menjadi tamparan yang tidak sederhana bagi kepolisian, apalagi dengan resistensi yang diperlihatkan oleh Polri dimana penyeselesaiannya terkesan lambat.
Agenda pekerjaan rumah reformasi ke dalam (internal) Polri dalam tahap pertama, masih perlu ditengok kembali dengan bening pikir dan bersih nurani sebelum terlambat, dengan sejatinya menginsyafi atas kelemahan-kelemahan selama ini yang terjadi. Jadi, terkuaknya makelar kasus yang melibatkan oknum Polri, rasanya sangat naif bila hanya diapresiasi dengan mengalihkan persoalan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, butuh keikhlasan untuk mereform diri Polri dengan merajut mengembalikan kepercayaan dan dukungan publik. Toh Polri dengan tugas yang diamanatkan oleh UU No. 2 tahun 2002 Pasal 13, adalah: a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b) menegakkan hukum; dan c) memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam melaksanakan tugasnya, tentu saja peka dan profesional serta santun dalam memberikan pelayanan. Agar dukungan publik pun dengan sendirinya tumbuh dan berkembang. Sebaliknya, tugas tersebut sulit rasanya tercapai jikalau peranserta masyarakat pun tidak ada, atau publik apatis, yang diakibatkan oleh perilaku oknum Polri dalam mengemban tugas dan fungsinya itu masih diskriminatif, tidak (kurang) peka, kurang profesional, bahkan arogan dalam melayani publik. Bahkan bisa jadi, lahirnya lembaga-lembaga ad hoc yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak jauh berbeda dengan tugas dan fungsi kepolisian, seperti KPK dan Tim Pencari Fakta, Satgas Anti Mafia Peradilan, serta entah tim-tim apalagi, disadari atau tidak, sesungguhnya berada dalam ruang lingkup yang menunjukkan karena Polri masih “bermain-main” dengan tugas yang diembankannya.
Sungguh, ujian yang tidak mudah untuk diselesaikan dan diyakinkan terhadap publik, akan tetapi, suka tidak suka itu harus dijalankan dan diselesaikan dengan memperlihatkan wajah kepolisian yang peduli terhadap kepentingan publik, bukan kepentingan penguasa. Atau dalam bahasa lain, reformasi kultural Polri adalah dengan mengedepankan perilaku Polri yang simpatik, menghargai hak-hak sipil, bersahabat, tidak memperlihatkan wajah arogan atau karakteristik militer.
Dengan demikian, seiring dengan persoalan-persoalan yang dihadapi Polri, tentu saja harapan publik, baik harapan aktif maupun pasif (menunggu) terhadap komitmen Polri dalam membenahi dirinya dengan mengoptimalkan reformasi birokrasi Polri agar fungsional, sehingga, Polri tidak “tersandera” oleh citra buruk di mata masyarakat. Semoga**.

Oleh: lskp2m | Februari 22, 2011

Good Governance


A. Konsepsi Good Governance

1. Makna Governance

Sejak tumbangnya rezim Orde Baru dan digantikan dengan gerakan reformasi, istilah Good Governance begitu popular di Negara Indonesia ini. Hampir di setiap event atau peristiwa penting yang menyangkut masalah pemerintahan, istilah ini tak pernah ketinggalan. Bahkan dalam pidato-pidato, pejabat negara sering mengutip kata-kata di atas.

Pendeknya Good Governance telah menjadi wacana yang kian popular di tengah masyarakat. * Smallest * Small * Normal * Large * Largest Ukuran huruf Kendati kata Good Governance sering disebut pada berbagai event dan peristiwa oleh berbagai kalangan, pengertian Good Governance bisa berlainan antara satu dengan yang lain.

Ada sebagian kalangan mengartikan Good Governance sebagai kinerja suatu lembaga, misalnya kinerja pemerintahan suatu negara, perusahaan atau organisasial masyarakat yang memenuhi prasyarat-prasyarat tertentu. Sebagian kalangan lain ada yang mengartikan Good Governance sebagai penerjemahan konkret demokrasi dengan meniscayakan adanya civic culture sebagai penopang sustanaibilitas demokrasi itu sendiri.

Memang, masih banyak penafsiran Good Governance yang diberikan oleh berbagai pihak. Namun yang jelas bahwa kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan issue yang paling populer atau mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik belakangan ini.

Tuntutan gencar yang dilakukan masyarakat kepada pemerintah untuk menjalankan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, di samping yang tidak bisa dielakkan adalah pengaruh globalisasi.

Model-model lama penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang telah berubah. Karenanya, tuntutan good governance merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah agar terrealisirnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Seiring dengan beragamnya makna good governance, terlebih dahulu di sini akan akan melihat makna kata antara government dan governance. Government identik dengan ”pengelola” atau ”pengurus” dengan makna spesifik ”pengelola” atau ”pengurus” negara.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, government mempunyai terjemahan baku sebagai ”pemerintah” yang berasal dari kata ”perintah” (commond) yang secara etimologis bermakna ”pemberi perintah”. Kendati dalam kamus tersebut diterjemahkan pula ”pemerintah” sebagai ”pengurus” atau ”pengelola”, namun pemahaman dasar simantik mengajarkan bahwa pemerintah adalah tukang memerintah. Dengan demikian, konsep ”government” menunjuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi (negara dan pemerintah).

Sedangkan konsep ”governance” menurut Gannie–Rochman dalam Joko (2001: 18) melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara, tapi juga peran berbagai aktor di luar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas. Governance adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non pemerintah dalam suatu kegiatan kolektif.

Lembaga Administrasi Negara dalam Joko Widodo (2001: 18) mengartikan governance adalah proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public goods and services. Lanjutnya, menegaskan bahwa dari segi functional aspect, governance dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan atau sebaliknya.

Dengan demikian, governance berlaku bagi semua organisasi. Bank Dunia (World Bank) memberi definisi ”the way state power is used in managing economic and social resources for development of society”. Sementara, UNDP (United Nations Development Programme) mendefinisikan sebagai “the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all lavels”. (kepemerintahan diartikan sebagai pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan administratif untuk mengelola/memanej urusan-urusan bangsa pada semua level).

Itu sebabnya, pengertian governance yang dijelaskan oleh UNDP mengandung aspek politik, ekonomi dan administratif. Dalam bahasa UNDP disebut dengan three legs (tiga kaki), yaitu economic, political, dan administrative. Economic governance meliputi proses-proses pembuatan keputusan (decision making process) yang memfasilitasi aktivitas ekonomi di dalam negeri dan interaksi di antara penyelenggara ekonomi. Karena itulah, economic governance mempunyai pengaruh atau implikasi terhadap equity, poverty, dan quality of life.

Political governance adalah proses-proses pembuatan keputusan untuk formulasi kebijakan. Dengan kata lain, political governance menunjuk pada proses pembuatan keputusan dan implementasi kebijakan suatu Negara yang legitimate dan authoritatif. Itu sebabnya, di sini Negara terdiri dari tiga lembaga Negara yang terpisah yaitu legislatif, eksekutif dan yidikatif. Administrative governance adalah sistem implementasi proses kebijakan yang melaksanakan sektor publik secara efisien, tidak memihak, akuntabel dan terbuka.

Sedangkan Loina Lalola dalam Depdagri Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum (2006: 1-2) menterjemahkan Governance menjadi tata pemerintahan, adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka.

2. Makna Good Governance

Seiring dengan makna governance tersebut di atas, maka kata good dalam good governance mengandung arti sebagaimana dijelaskan LAN, yaitu: Pertama, nilai-nilai yang menjunjng tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.

Kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Dari konsep tersebut, pertanyaan yang kemudian muncul, apakah good governance? Good governance berorientasi sebagaimana dikemukakan LAN, yaitu: pertama, orientasi ideal Negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional; kedua, pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional.

Pada orientasi yang pertama mengandung arti atau mengacu pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen-elemen konstituennya seperti legitimacy (apakah pemerintah dipilih dan mendapat kepercayaan dari rakyatnya, accountability (akuntabilitas), securing of human rights, autonomy and devolution power, dan assurance of civilian control. Orientasi kedua, tergantung pada sejauhmana pemerintahan mempunyai kompetensi, dan sejauhmana struktur serta mekanisme politik serta administrasi berfungsi secara efektif dan efisien.

Dengan demikian, good governane berarti penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga ”kesinergisan” interaksi yang kontruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat (society). Sementara World Bank mensinonimkan good governance dengan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political frameworks bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan.

Bila kita menyimak good governance sesungguhnya meliputi sistem administrasi negara, oleh karena upaya merealisasikannya adalah merupakan upaya melakukan penyempurnaan pada sistem administrasi negara yang berlaku pada suatu negara secara menyeluruh.

Dengan demikian, good governance adalah pengendalian yang baik agar cara dan penggunaan cara sungguh-sungguh mencapai hasil yang dikehendaki oleh share-holdersnya. Namun, untuk ringkasnya Good Governance pada umumnya diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik. Kata baik di sini dimaksudkan sebagai mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar good governance.

B. Prinsip-Prinsip Good Governance

Memang, untuk memahami good governance kunci utamanya adalah pemahaman terhadap kaidah-kaidah yang ada di dalamnya. Pengertian kaidah sendiri menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rumusan asas yang menjadi hukum, aturan yang sudah pasti, patokan. Dengan demikian, prinsip berarti asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya). Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip good governance.

Menyadari pentingnya masalah ini, prinsip-prinsip good governance diurai satu persatu sebagaimana tertera di bawah ini yang dikemukakan UNDP.

1. Participation

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

2. Rule of law

Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.

3. Transparency

Tranparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

4. Responsiveness

Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan (stakeholders).

5. Consensus orientation

Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.

6. Equity

Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.

7. Effectiveness and efficiency

Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

8. Accountability

Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggung jawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.

9. Strategic vision

Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasiona) dalam Depdagri Dirjen Pemerintahan Umum (2006: 2-7) mengemukakan bahwa tata pemerintahan yang baik memiliki 14 (empat belas) karakteristik, yaitu sebagai berikut:

1. Tata Pemerintahan yang berwawasan ke depan;

wawasan ke depan mengandung pengertian adanya pemahaman mengenai permasalahan, tantangan dan potensi yang dimiliki oleh suatu unit pemerintahan, dan mampu merumuskan gagasan-gagasan dengan visi dan misi untuk perbaikan maupun pengembangan pelayanan dan menuangkannya dalam strategi pelaksanaan, rencana kebijakan dan program-program kerja ke depan berkaitan dengan bidang tugasnya.

2. Tata pemerintahan yang bersifat terbuka; bersifat terbuka dalam penyelenggaraan pemerintahan di setiap tahap pengambilan keputusan dapat ditengarai dengan derajat aksesibilitas publik terhadap informasi terkait dengan suatu kebijakan publik. Setiap kebijakan publik termasuk kebijakan alokasi anggaran, pelaksanaannya maupun hasil-hasilnya mutlak harus diinformasikan kepada publik atau dapat diakses oleh publik selengkap-lengkapnya melalui berbagai media dan forum untuk mendapat respon.

3. Tata pemerintahan yang cepat tanggap;

Kebutuhan akan karakteristik ini karena selalu adanya kemungkinan munculnya situasi yang tidak terduga atau adanya perubahan yang cepat dari kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik ataupun yang memerlukan suatu kebijakan. Karakteristik ini dibutuhkan karena tidak ada rancangan yang sempurna sehingga berbagai prosedur dan mekanisme baku dalam rangka pelayanan publik perlu segera disempurnakan atau diambil langkah-langkah penanganan segera. Bentuk konkritnya dapat berupa tersedianya mekanisme pengaduan masyarakat sampai dengan adanya unit yang khusus menangani krisis, dan pengambilan keputusan serta tindak lanjutnya selalu dilakukan dengan cepat.

4. Tata pemerintahan yang akuntabel;

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dituntut di semua tahap mulai dari penyusunan program kegiatan dalam rangka pelayanan publik, pembiayaan, pelaksanaan, dan evaluasinya, maupun hasil dan dampaknya. Akuntabilitas juga dituntut dalam hubungannya dengan masyarakat/publik, dengan instansi atau aparat di atas. Secara substansial, penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan pada sistem dan prosedur tertentu, memenuhi ketentuan perundangan, dapat diterima secara politis, berdasarkan pada metode dan teknik tertentu maupun nilai-nilai etika tertentu, serta dapat menerima konsekuensi bila keputusan yang diambil tidak tepat.

5. Tata pemerintahan yang berdasarkan profesionalitas dan kompetensi;

Tata pemerintahan dengan karakteristik seperti ini akan tampak dari upaya-upaya mengorganisasikan kegiatan dengan cara mengisi posisi-posisi dengan aparat yang sesuai dengan kompetensi, termasuk di dalamnya kriteria jabatan dan mekanisme penempatannya. Di samping itu, terdapat upaya-upaya sistematik untuk mengembangkan profesionalitas sumber daya manusia yang dimiliki unit yang bersangkutan melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan.

6. Tata pemerintahan yang menggunakan struktur dan sumber daya secara efisien dan efektif;

Upaya untuk menggunakan struktur dan sumber daya secara efisien dan efektif merupakan salah satu respon atas tuntutan akuntabilitas. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan perlu secara terus menerus ditingkatkan dan dioptimalkan melalui pemanfaatan sumber daya dan organisasi yang efektif dan efisien, termasuk upaya-upaya berkoordinasi untuk menciptakan sinergi dengan berbagai pihak dan organisasi lain.

7. Tata pemerintahan yang terdesentralisasi;

Tata pemerintahan yang memiliki karakteristik seperti ini tampak dari adanya pendelegasian wewenang sepenuhnya yang diberikan kepada aparat di bawahnya sehingga pengambilan keputusan dapat terjadi pada tingkat di bawah sesuai lingkup tugasnya. Pendelegasian wewenang tersebut semakin mendekatkan aparat pemerintah kepada masyarakat.

8. Tata pemerintahan yang demokratis dan berorientasi pada konsensus; Prinsip ini menjunjung tinggi penghormatan hak dan kewajiban pihak lain. Dalam suatu unit pemerintahan, pengambilan keputusan yang diambil melalui konsensus perlu dihormati.

9. Tata pemerintahan yang mendorong partisipasi masyarakat;

Partisipasi masyarakat pada hakekatnya mengedepankan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

10. Tata pemerintahan yang mendorong kemitraan dengan swasta dan masyarakat;

Pemerintah dan masyarakat saling melengkapi dan mendukung (mutualisme) dalam penyediaan ”public goods” dan pemberian pelayanan terhadap publik.

11. Tata pemerintahan yang menjunjung supremasi hukum;

Tata pemerintahan dengan karakter seperti ini tampak dengan praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan yang selalu mendasarkan diri pada ketentuan perundangan yang berlaku dalam setiap pengambilan keputusan, bersih dari unsur ”KKN” dan pelanggaran HAM, serta ditegakkannya hukum terhadap seseorang atau sekelompok orang yang melakukan pelanggaran hukum.

12. Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada pengurangan kesenjangan;

Prinsip ini berpihak pada kepentingan masyarakat yang tidak mampu, tertinggal atau termarjinalkan.

13. Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada pasar;

Prinsip ini menyatakan dibutuhkannya keterlibatan pemerintah dalam pemantapan mekanisme pasar.

14. Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada lingkungan hidup;

Prinsip ini menegaskan keharusan setiap kegiatan pemerintahan dan pembangunan untuk memperhatikan aspek lingkungan termasuk melakukan analisis secara konsisten dampak kegiatan pembangunan terhadap lingkungan.

Sementara dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, pada Konferensi Nasional Kepemerintahan Daerah Yang Baik, pada bulan Oktober 2001 telah disepakati Sepuluh Prinsip Kepemerintahan Daerah Yang Baik oleh seluruh anggota Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), dan Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) yang mencakup prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Partisipasi

Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;

2. Penegakan Hukum

Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

3. Transparansi

Menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

4. Kesetaraan

Memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya

5. Daya Tanggap

Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat tanpa kecuali.

6. Wawasan Kedepan

Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggungjawab terhadap kemajuan daerahnya.

7. Akuntabilitas

Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

8. Pengawasan

Meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas.

9. Efisiensi dan Efektivitas Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggungjawab.

10. Profesionalisme

Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dengan biaya yang terjangkau.

Kesepakatan mengenai prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik tersebut akan dilaksanakan melalui beberapa kebijakan dan tindakan dari masing-masing penyelenggara pemerintahan daerah, yang meliputi: 1. Penyusunan kebijakan, perangkat perundang-undangan dan mekanisme untuk melaksanakan tata kepemerintahan yang baik; 2. Kegiatan sosialisasi dan mendorong penerapan tata kepemerintahan yang baik oleh seluruh anggota di masing-masing asosiasi; 3. Pemantauan praktek penyelenggaraan tata-pemerintahan secara terus menerus dan pelaporannya secara terbuka, cepat, dan transparan; 4. Penyelenggaraan konsultasi dengan para pelaku (stakeholders) untuk merumuskan prioritas lokal dan kegiatan spesifik yang diperlukan; 5. Pelaksanaan advokasi agar prinsip-prinsip tata-pemerintahan yang baik diangkat dalam legislasi nasional dan daerah; 6. Peningkatan kesadaran melalui pertemuan-pertemuan lokal agar kesepakatan ini juga diangkat dan disetujui oleh berbagai lembaga lain di daerah.

Jauh sebelum adanya kesepakatan mengenai tata-pemerintahan daerah yang baik tersebut di antara para penyelenggara pemerintahan daerah, sebenarnya pada tingkat nasional telah dirumuskan prinsip-prinsip atau asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang mencakup asas-asas sebagai berikut: 1. Asas Kepastian Hukum Yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. 2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara Adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. 3. Asas Kepentingan Umum Adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. 4. Asas Keterbukaan Adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. 5. Asas Proporsionalitas Yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara. 6. Asas Profesionalitas Yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Asas Akuntabilitas Adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Asas-asas umum penyelenggaraan negara tersebut di atas, dapat dikatakan merupakan implementasi prinsip-prinsip kepemerintahan yang secara resmi diakomodasi dalam sistem pemerintahan negara di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Sementara itu, untuk menjamin pola perilaku dan tindakan seluruh unsur warga negara Indonesia dan pemerintahan NKRI, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan Ketetapan Nomor VI/MPR/2001 telah menetapkan pokok-pokok Etika Kehidupan Berbangsa yang meliputi: Etika Sosial Budaya, Etika Politik dan Pemerintahan, Etika Ekonomi dan Bisnis, Etika Penegakan Hukum yang Berkeadilan, Etika Keilmuan, dan Etika Lingkungan.

Pokok-pokok etika dalam kehidupan berbangsa berdasarkan Ketetapan MPR tersebut, mengedepankan aspek-aspek sikap dan perilaku yang mencakup: kejujuran, amanah, keteladanan, sportivitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, dan menjaga kehormatan serta martabat diri sebagai warga bangsa.

Sedangkan bagi para pejabat politik dan pemerintahan negara berdasarkan Tap MPR Nomor VI/MPR/2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa tersebut telah pula ditetapkan nilai-nilai etika politik dan pemerintahan, yang bertujuan untuk mewujudkan “pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa bertanggungjawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa.”

Untuk itu, setiap pejabat politik dan pemerintahan baik di Pusat maupun di Daerah wajib memiliki sikap dan perilaku yang : 1. Jujur, 2. Amanah, 3. Sportif, 4. Siap melayani, 5. Berjiwa besar, 6. Memiliki keteladanan, 7. Rendah hati, dan 8. Siap mundur dari jabatan publik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijaksanaannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Bagaimanapun nilai-nilai normatif tersebut tidak mungkin akan terlaksana dengan baik dan tidak mungkin dapat mendukung terwujudnya kepemerintahan yang baik, di lingkungan pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah jika tidak terdapat komitmen yang kuat dan motivasi yang tinggi di kalangan aparatur penyelenggara pemerintahan.

Untuk itu maka keberadaan masyarakat dan dunia usaha menjadi faktor yang sangat menentukan dalam mendorong dan mempengaruhi perwujudannya, melalui fungsi kontrol masyarakat dan peran serta aktif masyarakat dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan negara maupun daerah.

C. Pilar-Pilar Good Governance

Good Governance hanya bermakna bila keberadaannya ditopang oleh lembaga yang melibatkan kepentingan publik. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa domains utama governance yaitu, state (negara atau pemerintahan); private sector (sektor swasta, dunia usaha); dan society (masyarakat) yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing.

Jenis lembaga tersebut adalah sebagai berikut: 1. Negara a. Menciptakan kondisi politik, ekonomi dan sosial yang stabil b. Membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan c. Menyediakan public service yang efektif dan accountable d. Menegakkan HAM e. Melindungi lingkungan hidup f. Mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan publik 2. Sektor Swasta a. Menjalankan industri b. Menciptakan lapangan kerja c. Menyediakan insentif bagi karyawan d. Meningkatkan standar hidup masyarakat e. Memelihara lingkungan hidup f. Menaati peraturan g. Transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat h. Menyediakan kredit bagi pengembangan UKM 3. Masyarakat a. Menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi b. Mempengaruhi kebijakan publik c. Sebagai sarana cheks and balances pemerintah d. Mengawasi penyalahgunaan kewenangan sosial pemerintah e. Mengembangkan SDM f. Sarana berkomunikasi antar anggota masyarakat.

Dalam pengertian lain, bahwa Negara sebagai unsur governance di dalamnya termasuk lembaga-lembaga politik dan lembaga-lembaga sektor publik. Sektor swasta meliputi perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak di berbagai bidang dan sektor informal lain di pasar. Sedangkan sektor masyarakat terdiri dari individu maupun kelompok (baik yang terorganisir maupun tidak) yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi dengan aturan formal maupun tidak formal. Society meliputi lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan lain-lain.

Older Posts »

Kategori